ABSTRAKrnDeforestasi merupakan kegiatan penebangan hutan secara berlebihan tanpa adanya batasan serta reforestasi atau penanaman kembali. Tindakan Deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan sawit mengakibatkan kerusakan lingkungan pada hutan di Indonesia. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui ketentuan pembukaan lahan hutan untuk pengalih fungsian lahan sawit di Indonesia dan sinkronisasi ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.rnPenelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan cara melakukan peninjauan terhadap pasal-pasal yang tertulis dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan hutan dan perkebunan di Indonesia.rnBerdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. Ketentuan pembukaan lahan hutan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya sinkronisasi ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam pembukaan lahan hutan di Indonesia dapat dilihat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam UU PPLH pada Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g tertera asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, dan keadilan. Asas-asas tersebut sesuai dengan prinsip 2 deklarasi Stockholm, dan dapat dikatakan Indonesia telah menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku dengan prinsip hukum lingkungan Internasional.rnKata kunci : Deforestasi, Hutan, Hukum lingkungan


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnDeforestation is the activity of excessive logging of forests without restrictions well reforestation replanting. Deforestation actions carried out by palm oil companies result in environmental damage to forests in Indonesia. In this research, the author wants to know the provisions for clearing forest land for the conversion of oil palm land in Indonesia and the synchronization of national legal provisions with the principles of international environmental law.rnThis research is normative research. This research uses a statutory approach, namely by reviewing articles written in legislation relating to forests and plantations in Indonesia.rnBased on this research, the following results were obtained. Provisions for clearing forest land in Indonesia are regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. Furthermore, the synchronization of national legal provisions with international legal principles in clearing forest land in Indonesia can be seen from the laws in force in Indonesia in the PPLH Law in Article 2 letters a to letter g, which state the principles of state responsibility, conservation and continuity, harmony. and balance, integration, benefit, prudence, and justice. These principles are in accordance with principle 2 of the Stockholm Declaration, and it can be said that Indonesia has followed and adapted the applicable laws and regulations to the principles of international environmental law.rnKeywords : Deforestation, Forest, Environmental law

• Dasar-dasar perlindungan hutan
• Evaluasi kinerja keuangan atas restrukturasi hutang (Studi kasus PT.Indocement tunggal prakarsa Tbk.
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT SEKITAR HUTAN(Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun)
• ANALISIS BIAYA PENGADAAN AKTIVA TETAP DENGAN MENGGUNAKAN ALTERNATIF LEASING DAN HUTANG JANGKA PANJANG PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
• Analisis Pengaruh Hutang Luar Negeri Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1981-2012