BUMDes di Desa Kertagena Dajah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan berdasarkan informasi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata tidak memiliki perizinan usaha pariwisata. Perizinan merupakan kewajiban yang harus dimiliki pelaku usaha yang diperlukan sebagai legalitas. Tujuan adanya perizinan memberikan kontribusi dari retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap BUMDes tanpa perizinan usaha pariwisata di Desa Kertagena Dajah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan sosiologi hukum.rnHasil penelitian ini menunjukkan belum adanya penjatuhan sanksi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan terhadap BUMDes di Desa Kertagena Dajah dalam menjalanan usaha pariwisata tanpa perizinan. hal ini, dikarenakan Satpol PP selaku pemberi sanksi belum berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengaturan kewajiban memiliki perizinan dan sanksi terhadap pelaku usaha tanpa perizinan usaha di Kabupaten Pamekasan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanam Modal meliputi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan berusaha, penghentian fasilitas kegiatan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha.


Deskripsi Lain

Village Owned Enterprises in Kertagena Dajah Village, Kadur District, Pamekasan Regency, based on information from the Youth, Sports and Tourism Service, do not have tourism business permits. Licensing is an obligation that business actors must have which is necessary for legality. The purpose of licensing is to provide a contribution from regional levies to increase local original income. Therefore, this research was conducted to find out how the local government imposes sanctions on Village Owned Enterprises without tourism business permits in Kertagena Dajah Village.rnThe research method used is empirical research. The approach taken are a the statutory regulation approach (statue approach) and the legal sociology approach.rnThe results of this research indicate that there have been no sanctions imposed by the local government of Pamekasan Regency on Village Owned Enterprises in Kertagena Dajah Village for running tourism businesses without permits. This is because Satpol PP the sanctioner has not coordinated with the Investment and One-Stop Integrated Services Service. Regulations on the obligation to have permits and sanctions against business actors without business permits in Pamekasan Regency are regulated in Pamekasan Regency Regional Regulation Number 18 of 2019 concerning the Implementation of Capital Investors, including written warnings, temporary suspension of business activities, termination of business activity facilities, and revocation of business permits.

• ASPEK HUKUM PERIZINAN USAHA PARIWISATA YANG DIKELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KERTAGENA DAJAH KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN