Perum Perhutani memiliki produk-produk hasil hutan yang diperjual belikan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perpajakan produk- produk Perum Perhutani. Terlepas dari itu penting untuk mengetahui bagaimana sisi perpajakan Perum Perhutani pada proses penjualan produk apakah telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Produk-produk yang dipasarkan tersebut berupa produk kayu dan produk non kayu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti melakukan studi kepustakaan, observasi, dan dokukemtasi untuk memperoleh data. Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa terjadi selisih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang saat penyetoran ke kas negara sehingga menyebabkan terjadinya kurang bayar. Selanjutnya terdapat kesalahan teknis pada saat menginput nominal mengakibatkan adanya pajak lebih bayar. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022, pemerintah menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Hasil Pertanian Tertentu (PPN BHPT) yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Adapun kaitannya dengan proses penjualan produk di Perum Perhutani yang bergerak di sektor kehutanan, perusahaan ini tidak menerima PPN BHPT namun terdapat Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang merupakan distribusi pendapatan pemerintah yang tidak termasuk pajak.


Deskripsi Lain

Perum Perhutani has forest products that are traded to consumers. This research purposes to analyze the taxation aspects of Perum Perhutani's products. Besides that, it is important to know how the taxation side of Perum Perhutani in the product sales process has carried out its tax obligations in accordance with applicable tax regulations. The products marketed are wood products and non-wood products. This research uses a qualitative method with a case study approach. Researchers conducted literature studies, observations, and documentation to obtain data. Based on the results of the research, it indicates that there is a difference in Value Added Tax (VAT) payable when depositing to the state treasury, causing underpayment. Furthermore, there is a technical error when inputting the nominal resulting in overpaid tax. In Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.03/2022, the government sets the rate of Value Added Tax on Certain Agricultural Products (CAP VAT) in the agriculture, plantation and forestry sectors. In regards to the product sales process at Perum Perhutani, which is involved in the forestry sector, the company does not receive CAP VAT but there is a Forest Resources Provision (FRP) which is a government revenue distribution that does not include taxes.

• Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah melalui Sistem Pengendalian Internal pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Bhakti Sumekar-Sumenep)
• Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Properti dan Real estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024
• Pengaruh Transfer Pricing, Intangible Assets, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance dengan Multinationality sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2022-2024)

• Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah melalui Sistem Pengendalian Internal pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Bhakti Sumekar-Sumenep)
• ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN PRODUK PRODUK PERUM PERHUTANI (Studi Kasus Tempat Penimbunan Kayu Ngogro dan Kesatuan Bisnis Mandiri Industri Hasil Hutan Surabaya)
• Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Properti dan Real estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024
• Pengaruh Transfer Pricing, Intangible Assets, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance dengan Multinationality sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2022-2024)