Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dan mengeksplorasi permasalahan dalam mekanisme seleksi hakim konstitusi oleh DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden. Selain itu, penelitian ini juga membahas mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi dan mengidentifikasi isu-isu yang muncul dalam pemberhentian Hakim MK.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam tinjauan yuridis terhadap mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mencatat bahwa proses tersebut diatur oleh Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan terkait. Meskipun terdapat persyaratan ketat, seperti integritas, pengetahuan konstitusi, dan ketidakberadaan jabatan ganda, beberapa kelemahan dalam proses seleksi hakim konstitusi oleh DPR terungkap. Beberapa di antaranya adalah dominasi unsur politik, kurangnya transparansi, dan perbedaan standar seleksi antara periode.rnSelanjutnya, penelitian ini mengulas mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, yang dijelaskan dalam UU No. 24/2003 jo. UU No. 7/2020 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4/2012. Pemberhentian dapat dilakukan atas berbagai alasan, seperti kematian, pengunduran diri, usia 70 tahun, berakhirnya masa jabatan, atau kesehatan. Namun, kasus pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR menunjukkan permasalahan dalam preseden yang digunakan, tidak sesuai dengan dasar hukum yang jelas.rnKesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada isu-isu yang muncul dalam seleksi oleh DPR. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya perbaikan dalam mekanisme seleksi hakim konstitusi untuk memastikan independensi dan integritas lembaga peradilan konstitusi.


Deskripsi Lain

This research aims to analyze the mechanism of appointing judges of the Constitutional Court and explore issues within the selection mechanism of constitutional judges by the DPR (People's Consultative Assembly), the Supreme Court, and the President. Additionally, the study also discusses the mechanism for the dismissal of Constitutional Court judges and identifies issues that arise in the removal of judges from the Constitutional Court.rnThe research method employed is normative juridical research with a Legislative Approach. The findings indicate that in a juridical review of the mechanism for appointing judges of the Constitutional Court, this research notes that the process is regulated by Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and related regulations. Despite strict requirements such integrity, constitutional knowledge, and the absence of dual office-holding, some weaknesses in the constitutional judge selection process by the DPR are revealed. Among them are the dominance of political elements, lack of transparency, and differing selection standards between periods.rnFurthermore, the study examines the mechanism for the dismissal of Constitutional Court judges, described in Law No. 24/2003, Law No. 7/2020, and Constitutional Court Regulation No. 4/2012. Dismissal can occur for various reasons, such death, resignation, reaching the age of 70, the end of the term, health reasons. However, the case of Judge Aswanto's dismissal by the DPR highlights issues with the precedent used, not aligning with clear legal foundations.rnIn conclusion, this research provides a comprehensive overview of the mechanism for appointing and dismissing judges of the Constitutional Court, with a focus on issues arising in the selection by the DPR. The practical implications of this research underscore the importance of improvements in the constitutional judge selection mechanism to ensure the independence and integrity of the constitutional judiciary.

• MARWAH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN