Sumber Daya Ikan merupakan salah satu dari potensi dan sumber kekayaan alam hayati yang terkandung dalam wilayah laut. Sumber Daya Ikan berkembang dan berperan sebagai aset nasional baik dalam aspek politik, ekonomi juga sosial budaya. Nelayan Madura dalam melakukan penangkapan ikan, sampai saat ini masih menerapkan kearifan lokal yang ada dan berkembang di Madura khususnya di Sumenep dan juga mengikuti peraturan perundang-undangan, namun banyak nelayan dari luar Sumenep yang melakukan penangkapan ikan di perairan Sumenep yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal yang ada di wilayah Sumenep. Saat ini, juga terdapat kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah terkait tidak adanya kewenangan Pemerintah Daerah di wilayah laut, sehingga hanya memiliki kewenangan di perairan daratan. Adapun rumusan masalahnya yaitu : Pertama, Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan perikanan?; Kedua, Apakah bentuk kearifan lokal yang sesuai untuk dinormakan pada pengelolaan perikanan tangkap di wilayah Sumenep?. Adapun tujuan dari penelitian ini : Pertama, untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan perikanan; Kedua, untuk mengetahui bentuk kearifan lokal yang sesuai untuk dinormakan pada pengelolaan perikanan tangkap di wilayah Sumenep.rn Penelitian ini adalah penelitian socio legal (socio legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Analisa data penelitian ini berupa deskriptif kualitatif.rn Hasil dari penelitian ini menunjukkan : Pertama, dalam pengelolaan perikanan tangkap, Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengelolanya, karena munculnya undang-undang Pemerintah Daerah yang menghapus kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayah lautnya. Kedua, kearifan lokal terbukti efektif dalam pengelolaan perikanan, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengadopsinya menjadi Peraturan Daerah mengenai pengelolaan perikanan tangkap.


Deskripsi Lain

Fish resources are one of the potentials and sources of biological natural resources contained in marine areas. Fish resources develop and play a role a national asset both in political, economic and socio-cultural aspects. Madura fishermen in conducting fishing, until now still apply local wisdom that exists and develops in Madura, especially in Sumenep and also follow the legislation, but many fishermen from outside Sumenep who do fishing in Sumenep waters do not comply with legislation and local wisdom in the Sumenep area. Currently, there are also obstacles experienced by local governments related to the absence of local government authority in the sea area, so that it only has authority in inland waters. The formulation of the problem is: First, How is the implementation of the Sumenep District Government policy in fisheries management?; Second, What is the appropriate form of local wisdom to be normalized in the management of capture fisheries in the Sumenep region. The purpose of this research: First, to know the implementation of the Sumenep District Government policy in fisheries management; Second, to know the form of local wisdom that is appropriate to be normalized in the management of capture fisheries in the Sumenep region.rn This research is socio legal research (socio legal research), using the approach of legislation and facts. Data analysis of this research is descriptive qualitative.rn The results of this study show: First, in the management of capture fisheries, local governments do not have the authority to manage them, because of the emergence of the Local Government Act which removes the authority of local governments to manage their marine areas. Second, local wisdom is proven to be effective in fisheries management, so the Local Government can adopt it into a Local Regulation on capture fisheries management.

• Kebijakan Akrual untuk meminimalkan pajak pada perusahaan go publik yang terdaftar dibursa efek jakarta
• Efektifitas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal selama krisis ekonomi di Indonesia(Periode 1998-2003
• PENGARUH TAT KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK, TINGKAT HUTANG PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN ( STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
• KAJIAN TIPOLOGI WILAYAH SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BEBERAPA PULAU KECIL DI KABUPATEN SUMENEP MADURA
• ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERKEMBANGAN INFLASI DI INDONESIA (periode tahun 2005.III – 2012.IV)