Visum et Repertum merupakan alat bukti penting dalam mendukung proses penegakan hukum dan penentuan kebenaran materiil. Visum et Repertum secara teori dilakukan oleh dokter forensik, kenyataannya di Kabupaten Sampang sering kali dilakukan oleh dokter umum karena ketiadaan dokter forensik. Prosedur pelaksanaan Visum et Repertum oleh dokter umum melibatkan pemeriksaan fisik dan anamnesis, yang seringkali didampingi oleh dokter spesialis kandungan (Obgyn). Sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Visum et Repertum dalam mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sampang.rnPenelitian ini tergolong ke dalam penelitian empiris, kegunaan penelitian empiris ini bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan sosiologi hukum dengan mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang diharapkan dengan keadaan masyrakat yang ada di dalam kenyataan. Dalam penelitian empiris ini menggunakan data primer yaitu berupa wawancara dengan berbagai informan dan juga data sekunder dengan melalui sumber lainnya.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Visum et Repertum sering dianggap sebagai alat bukti yang penting. Dengan melampirkan Visum et Repertum dalam suatu berkas perkara pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat Visum et Repertum termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun disisi lain, terdapat hambatan dalam penggunaanya. Pertimbangan hakim untuk menerima Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter umum di RSUD Dr. Mohammad Zyn didukung oleh bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.


Deskripsi Lain

Visum et Repertum is an important evidence tool in supporting the law enforcement process and determining material truth. Visum et Repertum is theoretically carried out by forensic doctors, in reality in Sampang Regency it is often carried out by general practitioners due to the absence of forensic doctors. The for performing Visum et Repertum by a general practitioner involves a physical examination and anamnesis, which is often accompanied by an obstetrician (Obgyn). So the formulation of the problem in this study is how to implement Visum et Repertum in supporting the proof of sexual violence crimes in Sampang Regency.rnThis research is classified empirical research, the usefulness of this empirical research aims to find theories about the process of occurrence and about the process of working law in society. In this case, the approach used is a legal sociology approach by revealing the cause background of the inequality between the expected social order and the state of society that exists in reality. In this empirical research, primary data is used, namely in the form of interviews with various informants and also secondary data through other sources.rnThe results show that the implementation of Visum et Repertum is often considered an important evidence tool. By attaching the Visum et Repertum to a case file at the examination stage in the prosecution process by the Public Prosecutor, then submitting it to the trial, the evidence of the Visum et Repertum letter is considered valid evidence stated in Article 184 Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. But on the other hand, there are obstacles in its use. The judge's consideration to accept the Visum et Repertum made by the general practitioner at Dr. Mohammad Zyn Hospital was supported by other evidence, such witness statements, defendant statements, and evidence.

• KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA(Analisis Kasus Putusan Nomor 170/PID.B/2015/PN.Bangkalan)
• ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NO.58/PID.B/2010/ PN SMP TENTANG PEMAKSAAN DAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
• Analisis Putusan Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2658 K/PID.SUS/2015
• IMPLIKASI PERBEDAAN HASIL VISUM ET REPERTUM ATAS SATU OBJEK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA