Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 dinilai tidakrnmengindahkan prinsip keadilan dan persamaan dihadapan hukum, dimanarnMahkamah Konstitusi hanya melarang salah satu tempat, yaitu (tempat ibadah)rnsementara itu dengan memperbolehkan instansi pemerintahan dan lembagarnpendidikan menimbulkan dampak yang tidak adil dan tidak menerapkanrnpersamaan dihadapan hukum. Berangkat dari hal tersebut, maka terdapat duarnpermasalahan, yaitu Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusanrnNomor 65/PUU-XXI/2023 terkait dengan pelaksanaan kampanye PemilihanrnUmum yang menggunakan Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempatrnPendidikan, dan Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomorrn65/PUU-XXI/2023 terhadap netralitas Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatanrnperundang-undangan dan pendekatan konsep.rnHasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi dalamrnmemutus perkara nomor 65/PUU-XXI/2023 mengabulkan tempat ibadah untukrntidak digunakan sebagai tempat kampanye Pemilihan Umum dengan alasanrnpertimbangan hakim pentingnya menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya,rnagama dan kebebasan beragama dalam kampanye Pemilihan Umum. Tempatrnibadah memiliki makna dan nilai-nilai spritual yang tinggi. Mengenai fasilitasrnpemerintah dan tempat pendidikan mahkamah konstitusi mempertimbangkanrnuntuk tetap digunakan selama ada izin dari pihak penanggung jawab serta tidakrnmemakai atribut kampanye pemilihan umum. kemudian adanya PutusanrnMahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini dapat dipastikan dampakrnyang akan terjadi baik dalam instansi pemerintahan maupun lembaga pendidikanrnyang didalamnya terdapat seorang Aparatur Sipil Negara, yaitu akan berimplikasirnpada netralitas dari pada Aparatur Sipil Negara itu sendiri, selain itu dipastikanrnpihak yang bertanggung jawab akan ada konflik kepentingan yang tidak bisarnmembedakan antara kepentingan atas nama pribadi dan kepentingan atas namarnlembaga baik itu dalam pemerintahan maupun dilingkungan pendidikan


Deskripsi Lain

The existence of the Constitutional Court Decision number 65/PUU-XXI/2023 isrnconsidered not to heed the principles of justice and equality before the law, wherernthe Constitutional Court only prohibits one place, namely (a place of worship)rnwhile allowing government agencies and educational institutions to cause anrnunfair impact and do not apply equality before the law. Departing from this, therernare two problems, namely how the Constitutional Judge considered in decisionrnNumber 65/PUU-XXI/2023 related to the implementation of the General Electionrncampaign using government facilities, places of worship and places of education,rnand how the impact of the Constitutional Court's decision Number 65/PUUXXI/2023 on the neutrality of Political Education for the Community.rnThis research uses normative research methods, with a legislative approach and arnconceptual approach.rnThe results of this study show that the Constitutional Court in deciding casernnumber 65/PUU-XXI/2023 granted a place of worship not to be used a placernfor the General Election campaign on the grounds that the judge considered thernimportance of respecting the sensitivity and values of culture, religion andrnfreedom of religion in the General Election campaign. Places of worship havernhigh meaning and spiritual values. Regarding government facilities andrneducational places, the constitutional court considers continuing to use them asrnlong there is permission from the person in charge and does not use thernattributes of the general election campaign. then the Constitutional CourtrnDecision Number 65/PUU-XXI/2023 can be ascertained that the impact willrnoccur both in government agencies and educational institutions, including a StaternCivil Apparatus, that is, it will have implications for the neutrality of the StaternCivil Apparatus itself, in addition to that it is certain that the responsible partyrnwill have a conflict of interest that cannot distinguish between interests on behalfrnof individuals and interests on behalf of institutions, both in the government andrnin the educational environment.

• APLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
• ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
• POLITIK UANG DALAM PEMILUKADA
• PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2013
• PENGKAJIAN PERKARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI