Pengujian Perppu jauh-jauh ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Hanya saja pada prinsipnya wewenang Mahkamah Konstitusi baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekusaan kehakiman. MK hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu Apakah dibenarkan secara konsep Perppu disejajarkan dengan Undang-undang, dan Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perppu No 04 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep kesetaraan antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki perbedaan, dimana perbedaan tersebut yaitu seperti lembaga pembentuk atau yang membuat, proses pembentukannya dan masa berlakunya. Undang-Undang dibentuk oleh lembaga legislatif (DPR) bersama eksekutif (Presiden) yang proses pembentukannya membutuhkan suatu rancangan undang-undang dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Semetara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibentuk oleh lembaga eksekutif (Presiden) yang tidak memerlukan sebuah rancangan, yang pembentukannya dilatarbelakangi hal ikhwal yang memaksa (kegentingan yang memaksa) sehingga waktu pembentukannya sangat cepat, serta masanya hanya sampai dengan disetujui atau tidak oleh DPR. Dan kewenangan untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan kewenangan dari DPR melalui legislative review. Dimana kewenangan DPR dalam hal menguji Perppu tersebut merupakan kewenangan asli atau kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2).


Deskripsi Lain

The review of Perppu has been carried out by the Constitutional Court through judicial review. It's just that in principle the authority of the Constitutional Court both in the 1945 Constitution, the Constitutional Court Law and the Judicial Power Law. The Constitutional Court only examines laws against the 1945 Constitution. From this, there are two problem formulations, namely whether it is conceptually justified that Perppu is aligned with the Law, and whether the Constitutional Court has the authority to examine Perppu No. 04 of 2009. The research method used is Normative research, with a statutory approach, case approach and concept approach. The results of this study show that the concept of equality between the Law and Government Regulation in Lieu of Law has differences, where the differences are such the forming institution the one who makes, the formation process and the validity period. Laws are formed by the legislature (DPR) together with the executive (President) whose formation process requires a draft law and takes a relatively long time. Meanwhile, Government Regulations in Lieu of Laws are formed by the executive (President) that do not require a draft, whose formation is motivated by compelling circumstances (compelling urgency) so that the formation time is very fast, and the period is only until approved not by the DPR. And the authority to examine Government Regulation in Lieu of Law is the authority of the DPR through legislative review. Where the authority of the DPR in terms of examining the Perppu is an original authority attribution authority given directly by the constitution the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulated in Article 22 paragraph (2).

• PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA