Pekerja Migran korban tindak perdagangan manusia adalah individu yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk bekerja atau mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi kemudian menjadi korban eksploitasi oleh jaringan perdagangan manusia. Mereka sering kali dijanjikan pekerjaan atau kondisi hidup yang lebih baik, tetapi setibanya di negara tujuan, mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, mengalami kekerasan fisik atau seksual, atau diperjualbelikan untuk tujuan lain seperti prostitusi atau kerja paksa. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik yang digunakan dalam pedalam pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan (library research), setelah memperoleh bahan hukum, kemudian suatu analisis guna mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan. Pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan orang tidak terpenuhi, dikarenakan beberapa faktor. Seperti adanya tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya, kurangnya kesadaran hukum bagi korban tindak pidana perdagangan manusia, belum Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Restitusi, serta kurangnya kemampuan dan kemauan terdakwa dalam pembayaran restitusi tersebut. Dalam Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/Pn.Bks tentang pemberian restitusi tidak terpenuhi, karena Majelis Hakim tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pemberian restitusi kepada korban, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kasus perdagangan orang. Dengan dasar pertimbangan dikarenakan restitusi tersebut tidak dimohonkan secara formal dan tertulis.


Deskripsi Lain

Migrant workers who are victims of human trafficking are individuals who migrate from one country to another to work seek a better life, but then become victims of exploitation by human trafficking networks. They are often promised jobs better living conditions, but upon arrival in the destination country, they are forced to work in inhumane conditions, subjected to physical sexual violence, traded for other purposes such prostitution forced labor. This research method uses a type of normative legal research, using a statutory approach and a case approach. The technique used in collecting legal materials is a library research technique, after obtaining legal materials, then an analysis in order to obtain an answer and conclusion. The fulfillment of the rights of restitution and rehabilitation of migrant workers who are victims of trafficking crimes is not fulfilled, due to several factors. Such the overlap between one law and another, the lack of legal awareness for victims of human trafficking crimes, the unavailability of Restitution Implementation Guidelines, and the lack of ability and willingness of the defendant to pay restitution. In Decision Number 144/Pid.Sus/2022/Pn.Bks, the provision of restitution was not fulfilled, because the Panel of Judges did not explicitly mention the provision of restitution to victims, which should be an important part of human trafficking cases. The reasoning was that the restitution was not requested formally and in writing.

• PEMENUHAN RESTITUSI DAN REHABILITASI PADA PEKERJA MIGRAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (Studi PutusanNomor 144/Pid.Sus/2022/Pn.Bks)