Penelitian ini bertujuan Untuk mengevaluasi dan mengetahui lebih dalam tentang konsep transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dengan menganalisis prinsip full disclosure dalam pengelolaan aset daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnometodologi, dimana etnometodologi adalah penelitian yang menggambarkan metode, model, atau teknik yang digunakan individu untuk menafsirkan dan melakukan aktivitas sehari-hari dalam suatu sistem sosial. Subjek dalam penelitian adalah 4 informan utama yaitu, Staff Bidang Aset Seperti Sub Bidang Analisa Aset Daerah, Sub Bidang Penghapusan Aset Daerah Dan Operator Aplikasi SIVA. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa full disclosure merupakan prinsip penting yang menuntut pengungkapan informasi secara terbuka dan jujur, namun penelitian ini menemukan bahwa penerapannya di BPPKAD Sumenep belum optimal. Informasi mengenai aset daerah hanya bisa diakses oleh pihak tertentu, sementara masyarakat umum harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kurangnya keterbukaan dalam penerapan full disclosure berdampak negatif pada transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di BPPKAD Sumenep. Tanpa informasi yang tersedia secara luas dan dapat diakses oleh masyarakat, sulit bagi pihak terkait untuk menilai penggunaan dana publik secara efisien. Oleh karena itu, BPPKAD Sumenep perlu memprioritaskan penerapan full disclosure untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan daerah.


Deskripsi Lain

This study aims to evaluate and find out more deeply about the concept of regional financial transparency and accountability by analyzing the principle of full disclosure in regional asset management. This study uses a qualitative research method with an ethnomethodological approach, where ethnomethodology is research that describes methods, models, techniques used by individuals to interpret and carry out daily activities in a social system. The subjects in the study are 4 main informants, namely, Asset Field Staff such Regional Asset Analysis Sub-Division, Regional Asset Elimination Sub-Field and SIVA Application Operator. Data collection uses the interview method. The results of this study show that full disclosure is an important principle that requires open and honest information disclosure, but this study finds that its application in BPPKAD Sumenep is not optimal. Information about regional assets can only be accessed by certain parties, while the general public must first obtain permission to obtain the necessary data. This study also identified that the lack of openness in the implementation of full disclosure has a negative impact on the transparency and accountability of regional finances in BPPKAD Sumenep. Without information that is widely available and accessible to the public, it is difficult for relevant parties to assess the efficient use of public funds. Therefore, BPPKAD Sumenep needs to prioritize the implementation of full disclosure to ensure the success and sustainability of regional development.

• FULL DISCLOSURE DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH GUNA MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH – TINJAUAN ETNOMETODOLOGI