Perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan belum optimal dalam melaksanakan kewajibannya dalam pemberian aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Terbukti pada perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kabupaten Pamekasan yang mana masih minim menyediakan aksesibilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan menurut standar mutu pendidikan tinggi dan mengetahui akibat hukum belum terpenuhinya aksesibilitas pada perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan menurut standar mutu.rnrnUntuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data ini kemudian dianilisis dengan metode analisis dengan metode analisis kualitatif.rnrnHasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum belum diberikan secara optimal oleh perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan, dapat dilihat dari 3 perguruan tinggi hanya IAIN Madura yang sudah memenuhi akses tangga miring sedangkan UNIRA dan UIM belum menyediakan akses sama sekali untuk penyandang disabilitas. Akibat hukum bagi perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan berupa sanksi teguran tertulis, namun belum satupun melakukan perbaikan hal ini disebabkan karena keterbatasan dana untuk menyediakan aksesibilitas dan sampai saat ini belum ada mahasiswa dan juga pegawai yang disabilitas. Sehingga dalam hal ini BAN-PT perlu melakukan evaluasi berkala apabila melakukan akreditasi.


Deskripsi Lain

Universities in Pamekasan Regency have not been optimal in carrying out their obligations in providing accessibility to persons with disabilities. This is evident in public and private universities in Pamekasan Regency which still do not provide adequate accessibility for persons with disabilities in accordance with higher education quality standards. So that this research was conducted to find out the legal protection of accessibility for persons with disabilities at universities in Pamekasan Regency according to the quality standards of higher education and to find out the legal consequences of not fulfilling accessibility at universities in Pamekasan Regency according to quality standards.rnrnTo solve these problems, empirical juridical research is conducted with a sociological approach. Data used is sourced from primary data obtained from interviews and observations, well secondary data obtained from legislation and literature related to the problem. This data is then analyzed using the qualitative analysis method.rnrnThe result of this research is that legal protection has not been provided optimally by universities in Pamekasan Regency, it can be seen from 3 universities that only IAIN has fulfilled access to sloping stairs while UNIRA and UIM have not fulfilled access for people with disabilities. The legal consequences for universities in Pamekasan Regency are in the form of written warning sanctions, but none of them have made improvements due to limited funds to provide accessibility and until now there have been no students and employees with disabilities. So in this case BAN-PT needs to conduct periodic evaluations when conducting accreditation.

• PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI PADA PRA PENEMPATAN DI KABUPATEN BANGKALAN
• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR AKIBAT MELARIKAN DIRI DARI PONDOK PESANTREN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI PANDUAN BAHASA INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAK BOLA ATAS HAK POKOKNYA BERDASARKAN DRAFT KONTRAK LPIS