Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap buruh nelayan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang kerap menghadapi kondisi kerja yang tidak layak, seperti upah rendah, jam kerja berlebihan, dan minimnya akses terhadap jaminan sosial. Buruh nelayan adalah kelompok yang rentan terhadap risiko kerja di laut dan membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangg-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan atau beberapa regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas. Kemudian dilakukan pula suatu pendekatan konseptual (conceptual approach). Hal ini dilakukan untuk melihat konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi terkait isu hukum yang hendak dibahas. Konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap buruh nelayan di Kabupaten Sampang masih belum memadai. Terdapat beberapa kendala utama, seperti rendahnya pengetahuan hukum di kalangan buruh, kurangnya pengawasan pemerintah, dan lemahnya implementasi peraturan ketenagakerjaan. Salah satu temuan penting adalah bahwa mekanisme perlindungan bagi nelayan kecil dapat diperkuat melalui pemberian jaminan risiko dalam bentuk asuransi nelayan. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja nelayan, menjamin keamanan dan keselamatan mereka selama menangkap ikan, serta memberikan bantuan hukum ketika dibutuhkan.rnKata Kunci: Perlindungan Hukum, Buruh Nelayan, Kabupaten Sampang, Asuransi Nelayan, Peraturan Daerah.


Deskripsi Lain

This research aims to analyze the legal protection of fishermen workers in Sampang Regency, East Java, who often face unfit working conditions, such low wages, excessive working hours, and lack of access to social security. Fishing labor is a group that is vulnerable to the risks of working at sea and requires comprehensive legal protection. The approach method used in writing this research uses a statute approach. This approach is carried out by examining various regulations several regulations that have a relationship with the legal issues discussed. Then a conceptual approach is also carried out. This is done to see the legal concepts that underlie the legal issues to be discussed. Legal concepts such legal sources, legal functions, legal institutions, and so on. This approach departs from the views and doctrines that develop in legal science. This approach is important because an understanding of the views/doctrines that develop in legal science can be a foothold for building legal arguments when resolving the legal issues at hand. The results show that legal protection of fishermen laborers in Sampang Regency is still inadequate. There are several main obstacles, such low legal knowledge among laborers, lack of government supervision, and weak implementation of labor regulations. One important finding is that the protection mechanism for small-scale fishermen can be strengthened through the provision of risk insurance in the form of fishermen insurance. This insurance aims to provide protection against the risks of fishermen's work, guarantee their security and safety during fishing, and provide legal assistance when needed.rnKeywords: Legal Protection, Fishermen Laborers, Sampang Regency, Fishermen Insurance, Regional Regulation.

• Pokok-pokok etika profesi hukum
• Hukum perdata islam di Indonesia
• Hukum waris kodifikasi
• Sosiologi hukum
• Himpunan undang-undang penting untuk aparat penegak hukum