Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Meskipun terdapat surat pernyataan yang mengharuskan penerima beasiswa untuk kembali ke tanah air, banyak di antara penerima beasiswa yang tetap tinggal di luar negeri karena tidak adanya aturan hukum yang mengikat di surat pernyataan tersebut. Akibatnya, sanksi yang diberikan hanya terbatas pada pengembalian dana pendidikan, tanpa ada konsekuensi hukum atau sanksi tambahan yang lebih tegas.rn Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan kebijakan saat ini disebabkan oleh kurangnya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai kewajiban penerima beasiswa LPDP untuk kembali ke Indonesia sehingga menyebabkan ketidakpatuhan dari penerima beasiswa LPDP terhadap surat pernyataan yang telah ditandatangani, yang akhirnya merugikakn negara dalam hal kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang mengikat secara hukum untuk mewajibkan penerima beasiswa LPDP kembali ke Indonesia setelah studi, disertai sanksi pidana yang lebih tegas selain pengembalian dana. Selain itu, pengawasan harus diperkuat melalui kerja sama pemerintah, institusi pendidikan, dan perwakilan diplomatik Indonesia agar kebijakan beasiswa menjadi lebih efektif.


Deskripsi Lain

This study analyzes the Indonesian government's policy towards LPDP scholarship students who do not return to Indonesia after completing their studies abroad. Despite the letter of intent that requires scholarship recipients to return to their homeland, many of them continue to live abroad due to the absence of binding legal rules in the letter of intent. As a result, the sanctions given are limited to the return of education funds, without any legal consequences additional sanctions.rn This legal research is normative in nature using a statutory approach and a case approach. The results show that the ineffectiveness of the current policy is caused by the lack of clear and comprehensive arrangements regarding the obligation of LPDP scholarship recipients to return to Indonesia, causing non-compliance from LPDP scholarship recipients with the signed statement letter, which ultimately harms the country in terms of losing qualified human resources. The government needs to issue legally binding regulations to require LPDP scholarship recipients to return to Indonesia after their studies, accompanied by stricter criminal sanctions in addition to refunds. In addition, supervision should be strengthened through cooperation between the government, educational institutions, and Indonesian diplomatic representatives to make the scholarship policy more effective.