Pengembangan pariwisata memiliki peran penting dalamrnpembangunan ekonomi, pelestarian budaya dan lingkungan, sertarnpeningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wisata dirnBangkalan, khususnya Taman Rekreasi Kota (TRK), belum maksimal.rnFasilitas yang tidak memadai dan kurang terawat menyebabkan penurunanrnjumlah pengunjung, yang tidak sesuai dengan Pasal 10 Perda KabupatenrnBangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pariwisata yangrnmenegaskan perlunya pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu danrnberkelanjutan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah, Bagaimanarnkebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata dirntaman rekreasi kota Kabupaten Bangkalan dan Apa faktor – faktorrnpenghambat pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata dirntaman rekreasi kota Kabupaten Bangkalan.rnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintahrndaerah dalam pengembangan daya tarik wisata di Taman Rekreasi Kota danrnmengetahui penghambat pemerintah daerah dalam pengembangan dayarntarik wisata di Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan. Jenis Penelitianrnialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studirnkasus dan pendekatan perundang-undangan.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama DinasrnKebudayaan dan Pariwisata telah mengupayakan pengembangan TamanrnRekreasi Kota melalui berbagai kebijakan seperti pembuatan panggung danrnpenyelenggaraan event, namun sejak tahun 2020 terjadi penurunan jumlahrnpengunjung yang berdampak pada tidak terpeliharanya sarana, prasarana,rndan wahana. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf d PerdarnKabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020, yang menegaskan pentingnyarnpembangunan prasarana dan fasilitas dalam pengembangan destinasirnpariwisata kabupaten; kedua, Faktor utama yang menghambat pengelolaanrnTaman Rekreasi Kota oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnyarnbidang pariwisata, adalah ketiadaan anggaran, sehingga optimalisasirnpengelolaan dan perawatan tidak dapat dilakukan. Hal ini tidak sesuairndengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perbup Bangkalan Nomor 30 Tahun 2022,rnyang menugaskan Bidang Destinasi Pariwisata untuk merencanakan,rnmelaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasirnkegiatan pengembangan pariwisata di wilayah kabupaten.


Deskripsi Lain

Tourism development plays an important role in economic development,rncultural and environmental preservation, and improving community welfare.rnHowever, tourism management in Bangkalan, specifically in the City RecreationrnPark (TRK), has not been maximized. Inadequate and poorly maintained facilitiesrnhave caused a decline in visitor numbers, which does not align with Article 10 ofrnthe Regional Regulation of Bangkalan Regency Number 7 of 2017 regardingrntourism management, which emphasizes the need for the integrated andrnsustainable development of tourism facilities. The problems addressed in thisrnresearch are: How does the local government policy in the development of touristrnattractions in the City Recreation Park of Bangkalan Regency, and what are thernfactors that hinder the local government in developing tourist attractions in thernCity Recreation Park of Bangkalan Regency.rnThis study aims to understand the local government’s policy in therndevelopment of tourist attractions in the City Recreation Park and to identify thernobstacles faced by the local government in the development of tourist attractionsrnin the City Recreation Park of Bangkalan Regency. The research is empirical legalrnresearch using case study and legislative approaches. The data analysis in thisrnstudy is qualitative descriptive.rnThe results of this research indicate that, first, the Department of Culturernand Tourism has made efforts to develop the City Recreation Park through variousrnpolicies such building stages and organizing events, but since 2020, there hasrnbeen a decline in visitor numbers, which has led to the deterioration of facilities,rninfrastructure, and attractions. This condition inconsistent Article 7, letter d ofrnRegional Regulation Number 1 of 2020 of Bangkalan Regency, which emphasizesrnthe importance of infrastructure development in the development of tourismrndestinations in the regency; second, the main factor hindering the management ofrnthe City Recreation Park by the Department of Culture and Tourism, particularlyrnin tourism, is the lack of budget, so optimal management and maintenance cannotrnbe carried out. This is inconsistent with Articles 9 (1) and (2) of the BangkalanrnRegent Regulation Number 30 of 2022, which mandates the Tourism DestinationrnDivision to plan, implement, coordinate, control, and evaluate tourismrndevelopment activities in the regency.

• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang)
• PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH: KOMITMEN ORGANISASI, PERILAKU INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada SKPD Kabupaten Sampang)
• faktor faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi
• Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Intern Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Sampang
• PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH(STUDI PADA EMPAT PEMERINTAH DAERAH D