Kabupaten Pamekasan memiliki lima puluh satu potensi, potensi tersebutrndapat dibangun sebagai sektor pariwisata dan membutuhkan regulasi yangrnmendukung pembangunan sektor pariwisata tersebut. Sedangkan KabupatenrnPamekasan baru menetapkan regulasi terkait pariwisata pada tahun 2015 yakni,rnPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Danrnrekreasi yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019rnTentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 TentangrnPenyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, Namun kedua regulasi yang telahrnditetapkan tidak lengkap karena belum mencakup pengelolaan daya tarik wisata,rnkawasan strategis, dan pemasaran destinasi. Permasalahan dalam penelitian inirnmeliputi bagaimana pengaturan kegiatan pariwisata di Kabupaten Pamekasan danrnApakah Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan peraturan yang lebihrntinggi.rnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis PengaturanrnKegiatan Pariwisata di Kabupaten Pamekasan dan untuk mengetahui danrnmenganalisis adannya ketidaksesuaian pengaturan dalam Peraturan DaerahrnKabupaten Pamekasan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.rnJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapunrnpendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan danrnpendekatan konsep.rnHasil Penelitian menunjukan bahwa pertama, pengaturan kegiatanrnpariwisata di Kabupaten pamekasan ditetapkan melalui tiga regulasi salah satunyarnialah Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk PembangunanrnKepariwisataan Kabupaten Tahun 2023-2025 dengan tujuan bahwa pengaturanrnkegiatan pariwisata di kabupaten pamekasan mengatur lebih rinci dikarenakanrnperaturan daerah sebelumnya tidak lengkap; kedua meskipun setelah ditetapkanrnRippar-Kab Tahun 2023, masih belum mencakup aspek penting yang telahrnditetapkan di peraturan diatasnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahunrn2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-rn2025, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang PedomanrnPenyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi danrnKabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017rntentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahunrn2017-2032, yakni terkait penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidangrnpariwisata dan periode penetapan yang seharusnya lima belas sampai dengan duarnpuluh lima tahun, hal tersebut tentu berimplikasi hukum terhadap pembangunanrnkepariwisataan di Kabupaten Pamekasan.


Deskripsi Lain

Pamekasan Regency has fifty-one potential tourism assets, which can berndeveloped into a tourism sector and require regulations that support itsrndevelopment. However, Pamekasan Regency only began regulating tourism in 2015rnthrough Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning the Organization ofrnEntertainment and Recreation, which was later amended by Regional RegulationrnNumber 2 of 2019 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 ofrn2015. Nevertheless, both established regulations are incomplete, they do notrninclude provisions regarding the management of tourist attractions, strategicrnareas, and destination marketing.rnThe problems in this research include how tourism activities are regulatedrnin Pamekasan Regency and whether the regional regulations established arerninconsistent with higher-level regulations. This study aims to identify and analyzernthe regulation of tourism activities in Pamekasan Regency and to assess whetherrninconsistencies exist between Pamekasan Regency’s Regional Regulations andrnhigher legal norms. The type of research used is normative legal research. Thernapproaches applied are the statutory approach and the conceptual approach.rnThe research findings show that, first, the regulation of tourism activities inrnPamekasan Regency is governed by three regulations, one of which is RegionalrnRegulation Number 3 of 2023 concerning the Regency Tourism DevelopmentrnMaster Plan for 2023–2025. This regulation aims to provide more detailedrngovernance, the previous regulations were incomplete. Second, after thernenactment of the 2023 Tourism Master Plan (Rippar-Kab), it still does not includernseveral important aspects stipulated in higher regulations, such GovernmentrnRegulation Number 50 of 2011 on the National Tourism Development Master Planrnfor 2010–2025, Minister of Tourism Regulation Number 10 of 2016 on Guidelinesrnfor Preparing the Provincial and Regency/City Tourism Development Master Plan,rnand East Java Provincial Regulation Number 6 of 2017 on the East Java ProvincernTourism Development Master Plan for 2017–2032. These aspects include thernimplementation of tourism research and development and the proper time span forrnthe plan, which should be fifteen to twenty-five years. This situation has legalrnimplications for the development of tourism in Pamekasan Regency.

• Pendaftaran Perjanjian Waralaba Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010
• Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan Perspektif Maslahah
• ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 PASAL 5 AYAT (1) MENGENAI LARANGAN BERJUALAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (STUDI KASUS PASAR GEMBONG KAPASARI SURABAYA)
• Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA)