Tanah begitu penting bagi kehidupan manusia, untuk itulah Negara mengatur hal ini di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.. Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik. Namun yang menjadi persoalan apakah penerapan pendaftaran tanah aset pemerintah daerah Kabupaten Sumenep telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh Karena itu, penelitian untuk mengkaji Apakah implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah No. 8 Tahum 2020 Tentang Barang Milik Daerah telah sesuai dengan hukum Pertanahan Nasional dan Bagaimana upaya pemenuhan kewajiban hukum Pendaftaran Aset Pemerintah Kabupaten Sumenep.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan dari data sekunder.rnHasil dari penelitian ini mengungkap bahwa Implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2020 telah sesuai dengan hukum pertanahan nasional yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan beberapa hambatan. Sehingga Upaya hukum mendaftarkan Barang Milik Daerah oleh BPPKAD Pemerintah Kabupaten Sumenep dilakukan dengan pemenuhan kewajiban hukum terhadap pendaftaran aset Pemerintah Kabupaten Sumenep


Deskripsi Lain

Land is so important for human life, that is why the State regulates this matter in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on Article 46 of Regional Regulation no. 27 of 2020 concerning Management of Regional Property regulates that the Regional Head holds the authority to manage property. However, the issue is whether the implementation of land asset registration for the regional government of Sumenep Regency has gone well in accordance with applicable regulations. Therefore, research to examine whether the implementation of Article 46 of Regional Regulation no. 8 Years 2020 Concerning Regional Property in accordance with National Land Law and How to fulfill legal obligations for the Sumenep Regency Governments Asset Registration.rnThe research method used is empirical legal research. The approach taken is a qualitative approach using a factual approach and a statutory approach from secondary data.rnThe results of this research reveal that the implementation of Article 46 of Regional Regulation no. 8 of 2020 is in accordance with national land law regulated in Article 19 of the Basic Agrarian Law. With some obstacles. So that legal efforts to register Regional Property by the BPPKAD of the Sumenep Regency Government are carried out by fulfilling legal obligations regarding the registration of assets of the Sumenep Regency Government.

• Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pendaftaran Hak Atas Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep