Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud dari prinsip demokrasi yang menjamin hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Namun, dalam praktiknya, muncul fenomena calon tunggal dan kotak kosong dalam Pilkada di Kabupaten Gresik. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya partisipasi partai politik dalam mengusung lebih dari satu pasangan calon, sehingga mengurangi kompetisi politik yang sehat. Minimnya kaderisasi dan seleksi kandidat di internal partai menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya variasi calon kepala daerah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penguatan kebijakan partai politik dapat mencegah munculnya calon tunggal dan kotak kosong serta bagaimana implikasi hukum dari rendahnya partisipasi partai politik terhadap prinsip demokrasi di Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan fakta dan case approach, yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Partai yang memenuhi ambang batas di Kabupaten Gresik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan partai politik berkontribusi terhadap dinamika pencalonan dalam Pilkada serta dampaknya terhadap sistem demokrasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya regulasi yang mendorong partisipasi partai politik dalam pencalonan kepala daerah berkontribusi terhadap terbatasnya pilihan bagi pemilih. Selain itu, lemahnya mekanisme kaderisasi menyebabkan partai politik tidak mampu menyiapkan kandidat yang kompetitif, sehingga memungkinkan dominasi satu calon. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi internal partai politik dalam proses rekrutmen dan seleksi calon, serta penguatan regulasi untuk memastikan Pilkada berjalan secara lebih demokratis. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi memilih kotak kosong juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami peran aktifnya dalam menjaga kualitas demokrasi.


Deskripsi Lain

Regional Head Elections (Pilkada) are a manifestation of democratic principles which guarantee the peoples right to elect leaders directly. However, in practice, the phenomenon of single candidates and empty boxes appeared in the post-conflict regional elections in Gresik Regency. This condition shows the weak participation of political parties in nominating more than one pair of candidates, thereby reducing healthy political competition. The lack of cadre formation and selection of candidates within the party is the main factor causing the minimal variety of regional head candidates. This phenomenon raises questions about how strengthening political party policies can prevent the emergence of single candidates and empty boxes well what legal implications low political party participation has on the principles of democracy in Gresik Regency. This research is empirical research with a fact and case approach, which examines the relationship between legal norms and social reality in society. Research data was obtained through literature study and interviews with related parties, such the General Election Commission (KPU) and the Regional Peoples Representative Council (DPRD) well parties that met the threshold in Gresik Regency. This approach is used to analyze how political party policies contribute to the dynamics of candidacy in regional elections and their impact on the local democratic system. The research results show that the lack of regulations that encourage political party participation in regional head nominations contributes to limited choices for voters. Apart from that, weak cadre formation mechanisms mean that political parties are unable to prepare competitive candidates, thereby allowing the dominance of one candidate. To overcome this, internal political party reform is needed in the process of recruiting and selecting candidates, well strengthening regulations to ensure that regional elections run more democratically. Socialization to the public regarding the consequences of choosing the empty box also needs to be improved so that the public understands their active role in maintaining the quality of democracy.

• Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi: Alternatif Model Pembelajaran Kreatif-Demokratis untuk Pendidikan Kewarganegaraan (Suatu Telaah Kepustakaan
• Masyarakat Demokratis Menurut Jurgen Hebermas
• Peranan partai Politik menyerap aspirasi masyarakat dan hukum politik yang tidak semantik (Jurnal Hukum & Pembangunan No. 3, Juli-sept 2005)
• Peranan partai Politik menyerap aspirasi masyarakat dan hukum politik yang tidak semantik (Jurnal Hukum & Pembangunan No. 3, Juli-sept 2005)
• Politik indonesia transisi menuju demikrasi