Pemilihan umum atau yang disingkat dengan istilah “Pemilu”, Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8 Tahun 2012), ditegaskan bahwa: “Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh DKPP adalah ketua Komisi pemilihan umum Hasyim Asy’ari terkait yang dianggap melanggar kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu. pelanggaran etik karena kasus asusila Sejak menjabat sebagai Ketua KPU periode 2022-2027, Hasyim Asy’ari berulang kali mendapatkan sanksi DKPP. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma yang konstruktif dan berhenti pada tataran konsep hukum, asas hukum, dan peraturan hukum atau sifat hukum, karena ini merupakan kajian pada tataran sinkronisasi vertikal dan tataran sinkronisasi horizontal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan, DKPP sebagai lembaga penunjang dalam penyelanggaraan pemilihan umum diberi kewenangan untuk menilai apakah dalam proses pemilihan umum itu terjadi pelanggaran etika atau tidak. Ketika terjadi pelanggaran etika maka DKPPlah yang melakukan langkah penegakan etika melalui persidangan yang terbuka, Dimana putusannya bersifat final dan binding. Namun pada sisi yang bersamaan putusan DKPP ketika berhubungan dengan lembaga lain hanya sebatas rekomendasi.


Deskripsi Lain

General elections abbreviated "Election", Based on Article 1 number 1 of Law Number 8 of 2012 concerning the General Election of Members of the Peoples Representative Council, Regional Representative Council, and Regional Peoples Representative Council (Law No. 8 of 2012), it is emphasized that: "General elections, hereinafter referred to Elections, are a means of implementing peoples sovereignty which is carried out directly, generally, freely, secretly, honestly, and fairly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia". One of the cases of violation of the code of ethics processed by the DKPP is the chairman of the General Election Commission Hasyim Asyari related to being considered to have violated the code of ethics an Election Organizer. ethical violations due to immoral cases Since serving Chairman of the KPU for the 2022-2027 period, Hasyim Asyari has repeatedly received DKPP sanctions. The research method used is normative, namely legal research that considers law a constructive system of norms and stops at the level of legal concepts, legal principles, and legal regulations legal nature, because this is a study at the level of vertical synchronization and horizontal synchronization. This research is descriptive analytical. The results of this study indicate that the DKPP a supporting institution in organizing general elections is given the authority to assess whether not there is an ethical violation in the general election process. When an ethical violation occurs, the DKPP is the one who takes steps to enforce ethics through an open trial, where the decision is final and binding. However, on the same side, the DKPPs decision when dealing with other institutions is only a recommendation.

• Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Studi kasus Pemilihan Kepala Desa Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan)
• Pengaruh seleksi karyawan terhadap produktivitas kerja PT. PAL Indonesia
• STUDI KORELASI KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI IBU DAN ANAK TERHADAP PEMILIHAN PROGRAM ACARA TELEVISI UNTUK ANAK(Studi pada Masyarakat Kecamatan Tandes Surabaya)
• PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 DI KABUPATEN BANGKALAN
• Pengaruh Stock Selection Skill, Market Timing Ability dan Size Reksadana Terhadap Kinerja Reksadana Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2014