Prostitusi di Indonesia cenderung tidak adil, karena hanya menjerat mucikari,psk,germo sementara Pengguna prostitusi tidak ada aturan yang mengatur dapat dikatakan Kekosongan Hukum.Bahkan sudah dibuktikan di dalam KUHP Pasal 296,297,506, KUHP Nasional Pasal 420,421, UU21/2007 TPPO Pasal 201, UU 44/2008 UU Pornografi pasal 30, UU 11 /2008 jo UU 19 /2016 ITE Pasal 27(1),UU12/2022 Kekerasan seksual Pasal 13 Jelas tidak ada yang menjerat Pengguna prostitusi. Metod e yang d igunakan ad alah Penelitian Normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum yang dan mencari solusi atas masalah hukum yang muncul akibat tidak adanya aturan mengenai Pengguna prostitusi.Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pend ekat an K omperat if .A nalisis bahan hukum d alam penelit ian ini mengind ent if ikasi f akt a-f akt a mengenai isu kekosongan hukum Pengguna prostitusi dan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan mengenai tidak adanya pengaturan Pengguna prostitusi. Berdasarkan hasil penelitian pertama,eksistensi saat ini berkaitan dengan formulasi Pengguna prostitusi di Indonesia menunjukkan bahwa masih belum memiliki aturan sanksi pidana Pengguna prostitusi atau kekosongan hukum. Kedua,formulasi Pengguna prostitusi diperlukan untuk mengatur sanksi pidana seperti pidana penjara di dalam UU Pornografi bagi Pengguna prostitusi di Indonesia masih belum ada aturan hukum dan kegiatan prostitusi masih terus berlanjut sampai saat ini. Berbanding terbalik dengan Negara Swedia pada tahun 1999 Pengguna prostitusi diatur sanksi pidana Penal Code, chapter 6: Sexual Crimes, Section 11 dengan sanksi pidana penjara satu tahun dan diberi sanksi publikasi media kepada Pengguna prostitusi sendiri . Penelitian ini diharapkan pihak legislatif dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan norma baru atau aturan baru yang lebih adil dan efektif dalam mengatasi isu prostitusi diIndonesia.


Deskripsi Lain

prostitution tends to be unfair, because it only ensnares pimps, PSKs, and providers of places, while there are no regulations governing users of prostitution services, which can be said to be a legal vacuum. This has even been proven in the Criminal Code Articles 296, 297, 506, the National Criminal Code Articles 420, 421, Law 21/2007 TPPO Article 201, Law 44/2008 Pornography Law Article 30, Law 11/2008 in conjunction with Law 19/2016 ITE Article 27(1), Law 12/2022 Sexual violence Article 13. It is clear that there is nothing that ensnares users of prostitution services. The method used is Normative Research. This study aims to identify and analyze legal norms and find solutions to legal problems that arise due to the absence of regulations regarding users of prostitution services. This study uses a conceptual approach and a comparative approach. The analysis of legal materials in this study identifies facts regarding the issue of the legal vacuum of users of prostitution services, and draws conclusions based on the problem of the absence of regulations on users of prostitution services. Based on the results of the first study, the current conditions related to the formulation of prostitution service users in Indonesia show that there are still no criminal sanctions for prostitution service users legal vacuums. Second, the formulation of prostitution service users is needed to regulate criminal sanctions such imprisonment in the Pornography Law for prostitution service users in Indonesia, there are still no legal regulations and prostitution activities continue to this day. In contrast to Sweden in 1999, prostitution service users were regulated by the Penal Code, chapter 6: Sexual Crimes, Section 11 with a one-year prison sentence and were given a media publication sanction to the prostitution service users themselves. This study is expected that the legislature can contribute to the preparation of new norms new rules that are fairer and more eff ective in addressing the issue of prostitution in Indonesia.