Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, sehinggarndiperlukan jaminan kepastian hukum atas kepemilikannya. Untuk itu, Pemerintahrnmelalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-rnPokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangrnPendaftaran Tanah mengatur mekanisme penerbitan sertifikat hak atas tanah.rnNamun, dalam praktiknya sering terjadi penerbitan sertifikat ganda, yangrnmenimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsiprnpemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30rnTahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.rnMetode penelitian yang di gunakan adalah metode hukum normatif denganrnpendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptualrn(conceptual approach). Data yang digunakan adalah bahan hukum primer danrnsekunder yang dianalisis melalui studi kepustakaan untuk mengkaji legalitas danrnpenyelesaian sertifikat ganda dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sertifikat ganda bertentangan denganrnprinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AUPB) dan menimbulkan ketidakpastianrnhukum. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme administratif di BadanrnPertanahan Nasional (BPN) dan, apabila perlu, melalui gugatan ke Pengadilan TatarnUsaha Negara (PTUN). Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistemrnadministrasi pertanahan untuk mencegah terulangnya penerbitan sertifikat ganda,rnsekaligus memberikan kontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum di bidangrnpertanahan di Indonesia.


Deskripsi Lain

Land plays a crucial role in people's lives, thus requiring legal certaintyrnregarding its ownership. To achieve this, the Government, through Law Number 5rnof 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA) and GovernmentrnRegulation Number 24 of 1997 on Land Registration, regulates the mechanism forrnissuing land ownership certificates. However, in practice, the issuance of dualrncertificates often occurs, leading to legal uncertainty and contradicting thernprinciples of good governance stipulated in Law Number 30 of 2014 concerningrnGovernment Administration.rnThe research method used is normative legal research with a statuternapproach and conceptual approach. The data employed consist of primary andrnsecondary legal materials analyzed through a literature study to examine thernlegality and resolution of duplicate certificates from the perspective ofrnAdministrative Law.rnThe results of this study show that dual certificates violate the principles ofrngood governance (AUPB) and create legal uncertainty. The resolution is carriedrnout through administrative mechanisms at the National Land Agency (BPN) and, ifrnnecessary, through lawsuits at the Administrative Court (PTUN). This studyrnrecommends strengthening the land administration system to prevent thernrecurrence of dual certificate issuance, thereby contributing to the establishment ofrnlegal certainty in the land sector in Indonesia.