Sesuai dengan namanya, pencegahan tindak pidana cyberporn adalah merujuk pada upaya-upaya untuk melindungi individu terutama anak-anak dan remaja, sedangkan penanggulangan mencakup semua langkah yang diambil untuk menindak dan meminimalisir kejahatan cyberporn berlokasi di Kabupaten Sumenep, yang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penanggulangan tindak pidana cyberporn di Kabupaten Sumenep. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sebenarnya penanggulangan tindak pidana cyberporn. Peraturan yang berkaitan dengan pencegahan antara lain Undang-undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU ITE No 1 Tahun 2024 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perda Sumenep No 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Putusan Pengadilan Sumenep Tesis ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Sosiologi tentang Hukum (sociology of law), data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Studi kasus dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam menganalisis penanggulangan cyberporn di Kabupaten Sumenep termasuk mekanisme penanganan oleh aparat penegak hukum, efektivitas pelaksanaan peraturan yang terkait, serta respon masyarakat terhadap ancaman kejahatan cyberporn. Melalui studi kasus ini, dapat dilihat sejauh mana sinergi antar pemerintah daerah berperan dalam upaya preventif dan represif, serta hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam proses penanggulangan. Hasil penelitian menunjukkan bawha penanggulangan tindak pidana cyberporn di Kabupaten Sumenep berlandaskan pada upaya preventif yaitu penanggulan seperti sosialisi kepada sekolah dan desa-desa serta memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dan perlindungan hukum, represif dihadirkan dengan berbagai pasal yang cukup mengakomodir penyelesaian permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Dalam penanggulangan tindak pidana cyberporn Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu mengembangkan kebijakan yang lebih spesifik dan tegas dalam menangani cyberporn serta penegak hukum di Sumenep perlu dibekali dengan pelatihan khusus dalam penanganan kejahatan siber, sehingga mimbulkan efek jerah serta mencegah masyarakat melakukan tindakan kriminal cyberporn dimasa mendatang. Pendekatan hukum terhadap anak lebih mengutamakan penanggulangan dan rehabilitasi, sementara bagi orang dewasa lebih menekankan pada sanksi pidana. Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan edukasi, pembaruan regulasi, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana cyberporn di Kabupaten Sumenep lebih banyak menggunakan pendekatan preventif dibandingan penggunaan represif karena mengedepankan perlindungan terhadap individu, terutama anak-anak dan remaja. Studi kasus di Sumenep menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi nasional dan daerah yang mendukung penanggulangan kejahatan cyberporn, yang implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi kebijakan teknis, edukasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih spesifik, regulasi yang diperbarui, dan pendekatan hukum yang menekankan rehabilitasi bagi anak serta sanksi pidana yang tegas bagi pelaku dewasa. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan beretika.


Deskripsi Lain

As the name implies, prevention of cyberporn crimes refers to efforts to protect individuals, especially children and adolescents, while prevention includes all steps taken to prosecute and minimize cyberporn crimes located in Sumenep Regency, which is one of the regencies on Madura Island. Therefore, the problem in this study is how to overcome cyberporn crimes in Sumenep Regency. The study was conducted with the aim of finding out and analyzing how cyberporn crimes are actually overcome. Regulations related to prevention include the 1945 Constitution, the Criminal Code, the ITE Law No. 1 of 2024, Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Sumenep Regional Regulation No. 7 of 2011 concerning the Implementation of Women and Children Victims of Violence and Sumenep Court Decisions. This thesis is an empirical study using primary and secondary data sources, with a Statute Approach and a Sociology of Law Approach, data obtained through observation, interviews, and document studies. Data analysis was carried out using qualitative methods. The case study in this study is used a reference in analyzing cyberporn prevention in Sumenep Regency including the handling mechanism by law enforcement officers, the effectiveness of implementing related regulations, and the community's response to the threat of cyberporn crime. Through this case study, it can be seen to what extent the synergy between local governments plays a role in preventive and repressive efforts, well the obstacles that are still faced in the process of overcoming. The results of the study show that overcoming cyberporn crimes in Sumenep Regency is based on preventive efforts, namely overcoming such socialization to schools and villages and providing legal subjects with the opportunity to submit objections opinions before a government decision gets a definitive form and legal protection, repressive is presented with various articles that sufficiently accommodate the resolution of problems that will arise. In overcoming cyberporn crimes, the Sumenep Regency Government needs to develop more specific and firm policies in dealing with cyberporn and law enforcers in Sumenep need to be equipped with special training in handling cybercrime, so to create a deterrent effect and prevent the community from committing cyberporn crimes in the future. The legal approach to children prioritizes prevention and rehabilitation, while for adults it emphasizes criminal sanctions. To improve protection, education, regulatory updates, and stricter law enforcement are needed. This study concludes that efforts to prevent cyberporn crimes in Sumenep Regency use a more preventive approach than repressive ones because they prioritize protection for individuals, especially children and adolescents. The case study in Sumenep shows that although there are various national and regional regulations that support the prevention of cyberporn crimes, their implementation still requires strengthening in terms of technical policies, public education, and increasing the capacity of law enforcement officers. Therefore, more specific policies, updated regulations, and a legal approach are needed that emphasize rehabilitation for children and strict criminal sanctions for adult perpetrators. Collaboration between local governments, law enforcement officers, and the community is very important to create a safe and ethical digital environment.

• PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI PADA PRA PENEMPATAN DI KABUPATEN BANGKALAN
• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR AKIBAT MELARIKAN DIRI DARI PONDOK PESANTREN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI PANDUAN BAHASA INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAK BOLA ATAS HAK POKOKNYA BERDASARKAN DRAFT KONTRAK LPIS