Anda belum Log-in!
Silahkan Log in
Selamat Datang di Portal Digital Content Publisher
Selasa , 15 July 2025
Perpustakaan sebagai jantung pendidikan tinggi di Indonesia, harus mampu memberi kontribusi yang berarti bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi.
di-posting oleh dshe pada 2012-09-21 10:10:02 • 861 klik
UPAYA MAKSIMALISASI PENERIMAAN PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) DI KABUPATEN PAMEKASAN MELALUI PENGENOLAN NJOPTKP (NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK) PADA WAJIB PAJAK YANG HANYA MEMILIKI BUMI
disusun oleh Sylvia Megawati
Subyek: | PERSONAL INCOME TAXES |
Kata Kunci: | NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan |
[ Anotasi Abstrak ]
Penentuan dalam penetapan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) ditentukan oleh masing-masing Kabupaten setiap satu tahun sekali berdasarkan keadaan atau kondisi daerah yang telah disesuaikan dengan aturan yang ada, diharapkan dapat dipakai sebagai alternatif yang baik dan bijak, khususnya dalam mendorong terciptanya kepastian besarnya PBB dan pemenuhan asas keadilan. Dengan tidak diberlakukannya NJOPTKP pada Wajib Pajak yang hanya memiliki bumi saja, maka akan dapat memaksimalkan penerimaan PBB di Kabupaten Pamekasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara memaksimalkan penerimaan daerah melalui NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) pada Wajib Pajak yang hanya memiliki bumi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa pihak KPP Pratama Pamekasan tidak memberlakukan NJOPTKP pada Objek Pajak bumi, sehingga NJOPTKP Wajib Pajak di Kabupaten Pamekasan yang hanya memiliki bumi saja bernilai 0, walaupun Wajib Pajak hanya memiliki satu tanggungan saja dan NJOP-nya dibawah NJOPTKP.
Kontributor | : Nurul Herawati S.E., M.Si ; Erfan Muhammad, SE.,Ak.,MAk.,CPA |
Tanggal tercipta | : 0000-00-00 |
Jenis(Tipe) | : Text |
Bentuk(Format) | |
Bahasa | : Indonesia |
Pengenal(Identifier) | : TRUNOJOYO-Tugas Akhir-251012300501 |
No Koleksi | : 251012300501 |
No Klasifikasi | : 336.242 Syl u |
Ketentuan (Rights) :
2012














- Kontroversi Surat Dirjen Pajak SE. 10/PJ.6/1995 Dengan Surat Dirjen Pajak No. SE 1683/PJ.6/1994 (Studi Kasus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Universitas Surabaya)
- Praktek Pungutan retribusi Hewan di Pasar Se kabupaten Bangkalan dalam Pengembangan Otonomi Daerah
- Prespektif Zakat Dalam hukum Pajak
- Pengaruh Perilaku Wajib Pajak mengenai Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Bangkalan )
- Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyetorkan SPT Tahunan PPh 21 Di Wilayah Bangkalan
