Pada saat ini Indonesia sedang mengalami proses Reformasi di segala bidang. Proses Reformasi ini telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Reformasi yang terjadi di berbagai bidang ini menunjukan bahwa terdapat keinginan dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah UUD 45. Salah satu agenda dari reformasi itu sendiri yaitu dengan adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Pada era otonomi terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dipicu dengan adanya krisis moneter dan transisi politik sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah). Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 ini disertai dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga setiap daerah berhak mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri.

• Peran Anggota Dewan (DPRD) Dan Partisipasi Masyarakat Tentang Anggaran Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kabupaten Sumenep
• Accountability for Higher Education through Sustainability Reporting (A Critical Paradigm Use Communicative Action Theory)
• Pengaruh Komitmen Pimpinan, Pelatihan, Insentif, Dukungan Pemerintah Pusat dan Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
• PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERS TERHADAP PEMBERITAAN YANG MERUGIKAN PRIBADI SESEORANG
• MENEROPONG PRAKTIK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PADA GEREJA KATOLIKSTASI TELANG ST. MARIA IMMACULATA DALAM PERSPEKTIF ALKITABIAH

• Peratingan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Jombang)
• PENGARUH GOOD GOVERNANCE, PENGENDALIAN INTERNAL,BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH(Studi Pada Inspektorat Kabupaten Bangkalan)
• Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI)
• PENGARUH KINERJA APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI,PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
• MENYELISIK CELAH FRAUD DALAM PELAKSANAAN E-AUCTION