Praperadilan sebagai pranata lembaga peradilan harus menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan prinsip equality before the law, yang menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum. Objectum litis Praperadilan telah diatur dalam dalam Pasal 77 KUHAP dan diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka serta ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah aturan hukum terkait praperadilan telah memberikan kesetaraan hak baik bagi pelapor atau korban maupun bagi tersangka.rnPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan pendekatan konsep, pendekatan kasus dan perbandingan dengan negara lain.rnDari hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum praperadilan lebih banyak menjamin hak asasi manusia dari tersangka dan cenderung mengabaikan hak asasi manusia dari pelapor atau korban tindak pidana. Sehingga diharapkan ada reformulasi aturan praperadilan yang lebih menjamin atas perlindungan hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum bagi pelapor atau korban.


Deskripsi Lain

Pretrial proceedings, a judicial institution, must uphold the principles of legal certainty and equality before the law, which guarantee everyone equal standing before the law. The objectum litis of pretrial proceedings is regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and expanded by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Decision No. 21/PUU-XII/2014, which covers the legality of arrests, detentions, termination of investigations prosecutions, seizures, searches, and suspect determinations, well compensation rehabilitation for individuals whose criminal cases are terminated at the investigation prosecution stage. This study aims to explain whether the legal regulations related to pretrial proceedings provide equal rights for both the complainant, victim, and suspect.rnThis study uses a normative juridical method, with conceptual approaches, case studies, and comparisons with other countries.rnThe results indicate that pretrial proceedings primarily guarantee the human rights of suspects and tend to neglect the human rights of complainants victims of criminal acts. Therefore, it is hoped that there will be a reformulation of pre-trial regulations that better guarantee the protection of human rights and provide legal certainty for reporters victims.

• AKIBAT HUKUM ATAS PELAKSANAAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DALAM KEADAAN NORMAL TANPA SURAT IZIN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI
• RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PELAPORAN DAN INFORMASI KONDISI JALAN BERBASIS MOBILE ANDROID
• Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik
• Analisis Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak)
• ANALISIS PEMOTONGAN, PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT MARINE SERVICE