Wisata Waduk Bening Widas yang terletak di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Waduk ini merupakan salah satu aset wisata air yang dikelola bersama oleh Pemerintah Daerah dan pihak Perum Jasa Tirta I. Tujuan penelitan ini yakni Apakah Perum Jasa Tirta I sebagai usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air dapat diperluas kedudukannya sebagai operasional tempat wisata pada Waduk Bening Widas dan Bagaimana pengaturan bagi hasil retribusi tempat wisata Waduk Bening Widas yang diterima oleh Perum Jasa TirtarnI. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, menganalisis, Perum Jasa Tirta I sebagai usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air dapat diperluas kedudukannya sebagai operasional tempat wisata pada Waduk Bening Widas, dan Untuk mengetahui, menganalisis keabsahaan pembagian hasil retribusi tempat wisata Waduk Bening Widas yang diterima oleh Perum Jasa Tirta I. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Lebih lanjut, skripsi ini menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa perluasan kedudukan Perum Jasa Tirta I, belum sepenuhnya jelas dan tegas baik darik aspek hukum maupun teknis pelaksanannya. Meskipun objek wisata ini dikelola bersama antara Pemerintah Daerah dan Perum Jasa Tirta I, namun tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah maupun Perjanjian Kerjasama yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan Peraturan Pembagian hasil retribusi. Hal ini menyebabkan potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, serta membuka peluang terjadinya konflik hukum. Ketidaan regulasi yang jelas menyebabkan sulitnya evaluasi terhadap efektivitas dan kontribusi pembagian retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Deskripsi Lain

The Bening Widas Reservoir is located in Saradan District, Madiun Regency. This reservoir is a water tourism asset jointly managed by the Regional Government and Perum Jasa Tirta I. The purpose of this research is to determine whether Perum Jasa Tirta I, a business engaged in water resources management, can expand its position a tourist attraction operator at Bening Widas Reservoir and how the revenue sharing arrangements for the Bening Widas Reservoir tourist attraction fees received by Perum Jasa Tirta I are regulated. This research aims to determine and analyze whether Perum Jasa Tirta I, a business engaged in water resources management, can expand its position a tourist attraction operator at Bening Widas Reservoir and to determine and analyze the validity of the revenue sharing of the Bening Widas Reservoir tourist attraction fees received by Perum Jasa TirtarnI. This thesis uses a normative juridical method. Furthermore, this thesis utilizes a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The research results indicate that the expansion of the status of Perum Jasa Tirta I is not yet fully clear and firm, both in terms of legal aspects and technical implementation. Although this tourist attraction is jointly managed by the Regional Government and Perum Jasa Tirta I, it is not regulated in detail in a legally binding Regional Regulation Cooperation Agreement. The Regulation on the distribution of retribution revenue remains legally weak due to the lack of a strong legal basis. This creates a potential imbalance in the rights and obligations between the parties involved and opens up the opportunity for legal conflicts. The lack of clear regulations makes it difficult to evaluate the effectiveness and contribution of retribution distribution to Regional Original Revenue (PAD).

• Perjanjian kerjasama pembangunan pertokoan antara pemerintah kabupaten pamekasan dengan PT.Compok indah lestari di tinjau dari undanf-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa kontruksi
• ANALISIS YURIDIS ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ONLINE
• Analisis Efektivitas Penarikan Retribusi Pasar Ki Lemah Duwur Kabupaten Bangkalan
• PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
• KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK