Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan Lembaga Negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki kewenangan menetapkan dan mengubah UUD NRI Tahun 1945, mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden,merupakan kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan roda kepemerintahan, terdapat ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ketetapan ini mengundang polemik publik karena di dalamnya berisi upaya pemberantasan KKN harus secara tegas terhadap siapapun salah termasuk pada Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan Prisnsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia, sehingga muncul komflik kepentingan (comflict interest) di dalamnya, sampai saat ini tidak ada lembaga pengawas eksternal melainkan pengawas Internal yang ada, terutama pada produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR, sedangkan kekuasaan yang besar cendrung untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam penyelenggaran Negara di Indonesia 2) untuk mengetahui formulasi lembaga pengawas eksternal pada produk hokum Majelis Permusyawaratan Rakyat, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah jenis penelitian normatif (Normatif Legal Reseach), dengan pendekatan konseptual (concesptual approach), dan pendekatan Undang-Undang (statute approach), hasil dari penelitian ini adalah 1) kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejajar dengan lembaga-lembaga Negara lainnya seperti DPR, DPD, KY, MA, MK, dan lain sebagainya, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyaratan Rakyat dan lembaga Negara yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD yang semestinya diawasi. 2) Reformulasi lembaga Pengawas Eksternal pada produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Terdapat beberapa alasan mendasar: Kewenangan yang dimiliki MPR dapat mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945,dapat mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, dan pernah terjadinya komflik kepentingan (comflic interest) pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka formulasi terhadap lembaga Negara MPR adalah Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang tepat untuk melakukan pengawasan secara eksternal pada produk hukum MPR dengan melakukan Judicial Review karena, ketetepa MPR pasti tentang ketatapan mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan kedudukan produk hokum MPR berada dibawah Undang-undang Dasar, urgensi dari pengawas eksternal pada produk hukum MPR adalah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang komflik kepentingan (comflic interest) yang dapat merugikan masyarakat dan sebagai bentuk tanggunga jawab dari kewenangan yang dimiliki MPR.


Deskripsi Lain

The People's Consultative Assembly is a State Institution regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, has the authority to determine and amend the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, appoint andrndismiss the President and Vice President, is a very large authority in running the wheels of government, there is a decree of the People's Consultative Assembly No. MPR No XI MPR 1998 concerning State Administrators who are clean and free from Corruption, Collusion, and Nepotism, this decreerninvites public polemic because it contains efforts to eradicate KKN must be firmly against anyone who is wrong including President Soeharto while still paying attention to the principle of presumption of innocence and human rights, so that a conflict of interest arises in it, until now there is no external supervisory institution but an Internal upervisor, especially in legal products issued by the MPR, while great power tends to abuse power, the purpose of this study 1) to determine the position of the People's Consultative Assembly in the administration of the State in Indonesia 2) to determine the formulation of an external supervisory institution in the legal products of the People's Consultative Assembly People's Consultative Assembly, the research method used in this research is a type of normative research (Normative Legal Research), with a conceptual approach (conceptual approach), and a statuternapproach (statute approach), the results of this research are : 1) The position of the People's Consultative Assembly in the Indonesian constitutional system is equal to other state institutions such the DPR, DPD, KY, MA, MK, and so on, the difference lies in the scope of power authority held by the People's Consultative Assembly and state institutions whose members consist of the DPR and DPD which should be supervised. 2) The urgency of an External Supervisory Institution to the People's Consultative Assembly (MPR) There are several fundamental reasons: The authority held by the MPR can change and determine the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, can appoint and dismiss the President and Vice President, and there has been a conflict of interest in the MPR Decree Number XI/MPR/1998rnconcerning State Administrators who are clean and free from Corruption, Collusion, and Nepotism, so the formulation of the MPR State institution is that the Constitutional Court is the right institution to carry out external supervision of the MPR's legal products by conducting a Judicial Reviewrnbecause the MPR's strictness is certain regarding the provisions for changing and determining the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Thernpurpose of this reformulation is to minimize the occurrence of abuse of authority, conflict of interest, which can harm the community and a form of responsibility for the authority held by the MPR.

• SINERGITAS LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
• REFORMULASI SANKSI PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYERANGAN RELAWAN KESEHATAN OLEH OKNUM POLISI
• KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM SUDUT REFORMULASI HUKUM
• URGENSI LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL PADA PRODUK HUKUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)