ABSTRAKrnPemasangan pagar laut di berbagai wilayah pesisir Indonesia telahrnmenimbulkan berbagai permasalahan serius terkait pelanggaran keamanan maritim,rnkerusakan lingkungan, dan konflik sosial-ekonomi bagi nelayan dan masyarakatrnpesisir. Keberadaan pagar laut ini mempersulit nelayan untuk mengakses wilayahrntangkap mereka, sehingga menyebabkan jumlah hasil tangkapan menurun, biayarnoperasional meningkat, dan menyebabkan kerusakan kapal sehingga nelayanrnmengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Pemagaran laut ini harus dikajirnterhadap konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs 1rndan SDGs 14. Selain itu, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yangrntepat sangat diperlukan untuk menjamin hak nelayan, menghindari kerusakanrnekosistem pesisir, serta memastikan kelestarian ekonomi dan lingkungan.rnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah atas perlindunganrndan pemberdayaan terhadap nelayan pada kasus pagar laut dan untuk mengetahuirnapakah pemagaran laut di wilayah pesisir Tangerang bertentangan dengan tujuanrnSDGs 1 dan SDGs 14.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapunrnpendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan (statuternapproach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).rnHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan strategirnperencanaan perlindungan serta pemberdayaan nelayan yang terdampak pagar lautrnbelum dilaksanakan oleh pemerintah karena tidak adanya kejelasan dalam peraturanrnperundang-undangan yang mengaturnya. Selain itu, pemasangan pagar laut dirnwilayah pesisir Tangerang bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutanrn(sustainable development goals).rnKata kunci : Pagar laut– perlindungan nelayan – pembangunan berkelanjutan


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnThe installation of marine fences in various coastal areas of Indonesia hasrncaused serious problems related to maritime security violations, environmentalrndamage, and socio-economic conflicts for fishermen and coastal communities. Thernpresence of these marine fences complicates fishermen's access to their fishingrngrounds, resulting in decreased catch, increased operational costs, and damage tornboats, leading to significant losses for fishermen. This marine enclosure must bernassessed in the context of sustainable development goals (SDGs), particularly SDGrn1 and SDG 14. In addition, appropriate policies for the protection andrnempowerment of fishermen are essential to guarantee the rights of fishermen, avoidrndamage to coastal ecosystems, and ensure the sustainability of the economy andrnenvironment. This research aims to understand government policies and strategiesrnregarding the planning for the protection and empowerment of fishermen in therncase of marine barriers and to determine whether the establishment of marinernbarriers in the coastal area of Tangerang contradicts the objectives of SDGs 1 andrnSDGs 14.rnThe research method used is normative legal research. The approachesrnemployed are the statute approach and the case approach.rnThe results of this study indicate that the policies and strategies for planningrnthe protection and empowerment of fishermen affected by sea fences have not beenrnimplemented by the government due to a lack of clarity in the legislation governingrnit. In addition, the installation of sea fences in the coastal areas of Tangerangrncontradicts the goals of sustainable development.rnKeywords: Sea fence protection for fishermen sustainable development

• ANALISIS PERLINDUNGAN NELAYAN ATAS KETERSEDIAAN EKOSISTEM LAUT (STUDI KASUS PEMAGARAN LAUT DI TANGERANG)