Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan merupakan persoalan krusial yang tidak hanya mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga berdampak pada ketertiban sosial dan ekonomi masyarakat. Rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai, menggunakan pita palsu, atau bekas, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Meski upaya penindakan terus dilakukan, fenomena ini meningkat. Sepanjang 2023 hingga September 2024, Bea Cukai Madura menyita lebih dari 35 juta batang rokok ilegal, dan dari 1–21 Januari 2025, lebih dari 5 juta batang kembali diamankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Bea Cukai Madura dan Polres Pamekasan, serta observasi di lapangan. Kajian juga didukung oleh literatur hukum dan dokumen resmi. Kabupaten Pamekasan dipilih karena menjadi salah satu pusat produksi dan distribusi rokok ilegal di Madura, yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya terintegrasi antara Bea Cukai dan Kepolisian di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan melalui tiga aspek, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Dalam aspek pencegahan, Bea Cukai aktif melakukan sosialisasi melalui kampanye “Gempur Rokok Ilegal” serta edukasi mengenai pita cukai, sedangkan Polres Pamekasan cenderung masih bersifat reaktif tanpa strategi khusus. Pada aspek pengawasan, Bea Cukai menjalankan monitoring dan patroli terhadap pengusaha rokok, sementara Polres belum memiliki pola pengawasan yang sistematis, sehingga celah distribusi rokok ilegal masih terjadi. Pada aspek penindakan, kedua instansi telah melakukan operasi penyitaan dan pemusnahan barang bukti, namun belum terdapat forum koordinasi permanen sehingga operasi bersama belum berjalan optimal


Deskripsi Lain

only reduces state revenue from excise but also affects the region’s social and economic stability. Illegal cigarettes, which are distributed without excise stamps with fake reused ones, violate Law No. 39 of 2007 on Excise. Despite ongoing enforcement efforts, the problem continues to grow. From 2023 to September 2024, the Madura Customs Office seized over 35 million illegal cigarettes, and from January 1 to 21, 2025, over 5 million more were confiscated. This research uses an empirical juridical method with a sociological approach. Data were collected through field observations and interviews with officials from Madura Customs and the Pamekasan Police, supported by legal literature and official documents. Pamekasan was chosen the research location due to its status a major center for the production and distribution of illegal cigarettes in Madura, involving significant local community participation. The research findings show that the integrated efforts between Customs and the Police in Pamekasan Regency are carried out through three aspects: prevention, supervision, and enforcement. In the prevention aspect, Customs has been active in conducting socialization through the “Gempur Rokok Ilegal” campaign and providing education on excise stamps, while the Pamekasan Police tend to remain reactive without specific strategies. In the supervision aspect, Customs carries out monitoring and patrols of cigarette businesses, whereas the Police have not yet established a systematic supervision model, leaving gaps in the distribution of illegal cigarettes. In the enforcement aspect, both institutions have conducted seizures and destruction of evidence; however, the absence of a permanent coordination forum has prevented joint operations from running optimally.

• Upaya Terintegrasi Bea Cukai dan Kepolisian berkaitan dengan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan