Perjanjian kerja sama antara PT. S.A. dan petani tembakau di Kabupaten Lamongan terjadi karena petani kesulitan memasarkan hasil panen, sedangkan perusahaan membutuhkan pasokan tembakau. Kerja sama ini menimbulkan masalah karena adanya multi akad selain akad kerjasama sehingga perlu dikaji pemenuhan rukun dan syarat serta ada atau tidak adanya unsur larangan dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerja sama antara PT. S.A. dan Petani Mitra tidak dapat dikualifikasikan sebagai praktik kerjasama dalam Hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad kerjasama. Hal ini disebabkan tidak adanya kesetaraan modal serta adanya unsur gharar dalam shighat, karena akad dinyatakan sebagai kerja sama tetapi disertai ba’i saprodi dan ba’i istishna’ menjelang panen sehingga pembagian hasil tidak jelas. Akibat Hukum adanya multi akad menimbulkan unsur larangan ba’iatin fi bai’ah, tadlis, dan dzalim, serta pernyataan perusahaan bahwa perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Agar sesuai Hukum Islam, syarat jual beli paket saprodi sebaiknya diganti dengan penyertaan modal dari perusahaan, sementara akad ba’i istishna’ dihapus agar rukun dan syarat kerja sama terpenuhi. Unsur larangan juga dapat dihindari apabila akad didasarkan pada ba’i saprodi dengan bonus bimbingan teknis hingga panen dan ba’i istishna’ perlu diperjanjikan dengan ketentuan yang jelas mengenai harga dan spesifikasinya.


Deskripsi Lain

The cooperation agreement between PT. S.A. and tobacco farmers in Lamongan Regency was made because farmers had difficulty marketing their harvest, while the company needed a supply of tobacco. This cooperation caused problems because there were multiple agreements in addition to cooperation agreement, so it was necessary to examine the fulfillment of the pillars and requirements and whether not there were any prohibited elements in Islamic law. This research in a empirical legal study using a qualitative and legislative approach. The results of this study indicate that the coorperation agreement between PT. S.A. and its partner farmers cannot be classified a cooperative practice under Islamic law because it does not fulfill the pillars and requirements of a cooperative agreement. This is due to the absence of capital equality and the presence of gharar in the shighat, because the contract is declared a cooperation but is accompanied by ba’i saprodi dan ba’i istishna’ before harvert, so that the distribution of profits in unclear. The legal consequence of multiple contarcts is that it gives rise to the elements of prohibition of ba’iatin fi bai’ah, tadlis, and dzalim, well the company’s statement that the agreement has no legal force. In order to comply with Islamic law, the terms of the sale and purchase of the saprodi package should be replaced with capital participation from the company, while the ba’i istishna’contract should be removed so that the pillars and requirements of cooperation are fulfilled. Prohibited elements can also be avoided if the contract is based on saprodi with techical guidance bonuses until harvest, and ba’i istishna’ needs to be agreed upon with clear provisions regarding price and specifications.

• PENGARUH SELF EFFICACY TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAWAPRES UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
• SISTEM INFORMASI AKADEMIK SEKOLAH DAN SPP DI SMA MUHAMMADIYAH 4 LMG BERBASIS WEB
• Manajemen Workflow Layanan Akademik Berbasis Business Process Management System (BPMS)
• ANALISIS PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DI BANK SYARIAH MANDIRI BANGKALAN
• SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEB DI MAN JUNGCANGCANG PAMEKASAN 1