Perizinan berusaha merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi negara yang menjadi pintu masuk bagi kegiatan investasi. Permasalahan muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menarik sebagian besar kewenangan perizinan ke pemerintah pusat melalui sistem Online single submission (OSS). Hal ini menimbulkan pertanyaan utama, yaitu bagaimana perlindungan otonomi daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan bagimana mekanisme pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam OSS. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan pusat dan daerah agar kepastian hukum dan iklim investasi tetap terjamin tanpa mengabaikan asas otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945. UU Penanaman Modal, UU Pemerintahan Daerah. UU Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana OSS. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara normatif dengan menafsirkan norma hukum yang relevan, kemudian dikaitkan dengan teori otonomi daerah, konsep desentralisasi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan otonomi daerah dalam perizinan berusaha masih lemah karena kewenangan substantif berada di tangan pusat, sedangkan daerah hanya berperan pada aspek teknis. Mekanisme OSS lebih menekankan sentralisasi sehingga melemahkan prinsip desentralisasi dan kemandirian daerah. Kasus Tambang Emas Pulau Sangihe menjadi contoh nyata konflik kewenangan sekaligus pelanggaran asas partisipasi, akuntabilas, dan kehati-hatian. Dengan demikian, penyelenggaraan OSS saat ini belum sepenuhnya melindungi otonomi daerah, sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi untuk menciptakan keseimbangan kewenangan, kepastian hukum, dan tata kelola perizinan yang lebih akuntabel.


Deskripsi Lain

Business licensing is an important instrument in state administrative law that serves a gateway for invesment activities. Problems arose simce the enactement of the Job Creation Law, wich transferred most licensing authority to the central government trought the Online Single Submission (OSS) system. This raises the main questionof how regional autonomy is protected in the implementation of business licensing and how authority is divided between the central and regional goverments in the OSS. The urgency of this research lies in the importance of maintaining a balance of authority between the central and regional goverments so that legal certainly and the investment climate are guaranteed without neglecting the principle of regional autonomy. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach. The legal materials used include primary meterials used include primary materials such the 1945 Contitution of the Republic of Indonesia, the Investment Law, the Regional Government Law, the Job Creation Law, and OSS implementing regulations. Secondary legal materials include books, journals, and tertiary legal material. The analysis was conducted normatively by interpreting the relevant legal norms, then relating them to the theory of regional authonomy, the concept of decentralization, and the general principles of good governance. The result of the study show that the protection of regional authonomy in business licensing is still weak because substantive suthority lies in the hands of the central government, while the regions only play a role in technical aspects. The OSS mechanism emphasizes centralization, thereby weakening the principles of decentralization and regional independence. The case of the Sangihe Island Gold Mine is a cleas example of a confict of authority and a violation of the principles of participation, accountability, and prudence. Thus, the current implementation of OSS does not fully protect regional authonomy, requiring regulatory synchronization to create a balance of authority, legal certainly, and more accountable licensing governance.

• Hamburan Pion-Nukleon sampai energi 850 MEV
• EFEK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR TERHADAP BlAYA PEMBANGKITAN LISTRIK
• PENETAPAN POLA KONSUMEN MENGGUNAKAN ALGORITMA FREQUENT PATTERN GROWTH PADA CROSS MARKET ANALYSIS
• ANALISIS KEANDALAN PENGRAJIN BATIK TULIS UNTUK MENURUNKAN RESIKO HUMAN ERROR DENGAN MENGGUNAKAN METODE HUMAN RELIABILITY ASSESSMENT (Study Kasus Sentra Industri Batik Desa Kowel, Pamekasan)
• INTEGRASI METODE TAGUCHI LOSS FUNCTION DAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS UNTUK PEMILIHAN SUPPLIER (Studi Kasus : PT. Tirta Mahakam Resource, Tbk)