Tanah merupakan aset bernilai tinggi yang sering menimbulkan sengketa, terutama ketika terdapat klaim antara pemilik sertifikat hak milik (SHM) dengan pemerintah yang menyatakan tanah tersebut sebagai tanah negara atau fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan tanah dalam sengketa yang diklaim sebagai tanah negara, serta mengkaji akibat hukum perdata bagi pemilik tanah bersertifikat apabila tanahnya diklaim oleh Bupati Kabupaten Sampang sebagaimana dalam Putusan Nomor:38/G/2022/PTUN.SBY. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sertifikat hak milik memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti kepemilikan, kecuali dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Klaim sepihak pemerintah daerah tanpa dasar hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah. Akibat hukum yang timbul meliputi hilangnya kepastian hukum, kerugian ekonomi, dan terganggunya hak-hak sipil pemilik tanah. Kata Kunci: Hak Kepemilikan Tanah, Tanah Negara.


Deskripsi Lain

Land is a high-value asset that often causes disputes, especially when there are claims between owners of land title certificates (SHM) and the government, which claims that the land is state land public facilities. This study aims to analyze the legal force of ownership certificates evidence of land ownership in disputes where the land is claimed state land, well to examine the civil law consequences for certified landowners if their land is claimed by the Regent of Sampang Regency in Decision Number: 38/G/2022/PTUN.SBY. This study uses a normative legal research method with a legislative approach, using primary legal materials in the form of legislation and court decisions, well secondary legal materials from literature and journals, which are analyzed qualitatively. The results of the study show that title certificates have strong legal force evidence of ownership, unless they are revoked by a court decision that has permanent legal force. Unilateral claims by local governments without a valid legal basis can be classified unlawful acts that cause losses to landowners. The legal consequences include loss of legal certainty, economic losses, and disruption of the civil rights of landowners. Keywords: Land Ownership Rights, State Land.

• Pokok-pokok etika profesi hukum
• Hukum perdata islam di Indonesia
• Hukum waris kodifikasi
• Sosiologi hukum
• Himpunan undang-undang penting untuk aparat penegak hukum