Berdasarkan latar belakang, adanya permasalahan kekaburan norma pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Indonesia, khususnya pada Pasal 1 ayat (16) yang memuat frasa “Keadaan Lain”. Frasa ini menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya di lingkungan peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam terhadap peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan memanfaatkan berbagai legislasi dan regulasi yang relevan serta memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kajian doktrinal yang berkaitan dengan prinsip kepastian hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) penafsiran frasa “Keadaan Lain” dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik, dan (2) implikasi dari penetapan “Keadaan Lain” oleh hakim/majelis hakim dalam persidangan pidana elektronik


Deskripsi Lain

Based on the background, there is a problem of normative ambiguity in Supreme Court Regulation Number 8 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Indonesia, particularly in Article 1 paragraph (16), which contains the phrase "Other Circumstances." This phrase creates ambiguity in its application in the criminal justice system. This research uses a normative legal research method with the aim of examining and analyzing this regulation in depth. This research employs a normative legal research method, with a statutory approach, utilizing various relevant legislation and regulations directly related to the research focus. Furthermore, this research also considers doctrinal studies related to the principle of legal certainty. The legal material collection technique utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials. This research focuses on two main issues: (1) the interpretation of the phrase "Other Circumstances" in Article 1 paragraph (16) of Supreme Court Regulation Number 8 of 2022 concerning amendments to Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Electronic Administration and Trial of Criminal Cases, and (2) the legal implications of the determination of "Other Circumstances" by a judge/panel of judges in electronic criminal trials.

• IMPLIKASI KEWENANGAN HAKIM MENENTUKAN “KEADAAN LAIN” DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PIDANA