Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan dengan di pilih langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga tinggi negara, DPR RI dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk menunjang hal terebut DPR RI membuat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No.1 Tahun 2025 Tentang Peraturan DPR RI yang memuat tata cara dan mekanisme internal lembaga. Namun, penguatan kewenangan DPR melalui pengaturan tata tertib ini menimbulkan pertanyaan khususnya pada Pasal 228A yang menuai banyak perdebatan oleh masyarakat karena implikasi dari peraturan ini dapat menganggu hubungan antar lembaga negara khususnya yudikatif dan eksekutif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dengan melihat original intent dari suatu peraturan perundang-undangan, kemudian pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu melihat bagaimana konsep dari sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR RI pada satu sisi mempertegas kedudukan DPR sebagai representasi rakyat dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah, tetapi pada sisi lain berpotensi menimbulkan ketegangan konstitusional apabila kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan prinsip checks and balances yang proporsional dan batasan yang jelas. Dengan demikian, implikasi hukum dari peraturan tersebut tidak hanya berdampak pada internal kelembagaan DPR, melainkan juga pada konfigurasi kekuasaan negara secara keseluruhan. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan mekanisme kontrol yudisial serta kejelasan batas kewenangan untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan sesuai prinsip check and balances sehingga sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan yang di cita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Deskripsi Lain

The People`s Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) is a high state institution that plays a central role in the Indonesian state system, exercising popular sovereignty through a representative mechanism directly elected by the people. As a high state institution, the DPR RI is faced with the demand to carry out its legislative, budgetary, and oversight functions effectively, transparently, and accountably. To support this, the DPR RI created DPR RI Regulation No. 1 of 2025 concerning DPR RI Regulations, which outlines the institution`s internal procedures and mechanisms. However, the strengthening of the DPR`s authority through this regulation raises questions, particularly regarding Article 228A, which has sparked much public debate due to the implications of this regulation that could disrupt relations between state institutions, particularly the judiciary and the executive. The research method used is normative juridical and the approach in this research is the Statutory Approach by looking at the original intent of a statutory regulation, then the conceptual approach, namely looking at the concept of the separation of powers system in Indonesia. The research results indicate that DPR RI Regulation No. 1 of 2025 concerning the DPR RI`s Rules of Procedure, on the one hand, affirms the DPR`s position a representative of the people and strengthens its oversight function over the government. However, on the other hand, it has the potential to create constitutional tensions if this authority is not balanced with proportional checks and balances and clear boundaries. Therefore, the legal implications of this regulation impact not only the DPR`s internal institutions but also the overall configuration of state power. This research recommends strengthening judicial oversight mechanisms and clarifying the boundaries of authority to maintain balance between branches of power in accordance with the principle of checks and balances, ensuring that the government system operates in accordance with the ideals enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

• HUBUNGAN PELAKSANAAN TATA TERTIB SEKOLAH DENGAN DISIPLIN BELAJAR SISWA KELAS V SDN MEGALE 1 KEDUNGADEM BOJONEGORO
• ANALISIS PELAKSANAAN TATA TERTIB SEKOLAH DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SISWA KELAS 4, 5 DAN 6 DI SDN KARANGLANGIT LAMONGAN
• PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA PASAL 280 AYAT (4) DENGAN PASAL 521 UNDANG-UNADANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
• IMPLIKASI KETIDAK SINGKRONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Pelaksanaan Doktrin Separation of Power Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Malaysia