Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilakukan untuk memahami kedudukan DKPP dan juga memahami kepastian hukum Putusan DKPP dalam sistem pemilu di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan DKPP sebagai Lembaga quasi peradilan atau Peradilan etik khusus untuk penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, akan tetapi kedudukannya tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman sebagaimana yang di atur dalam pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh lingkungan MK dan MA, hal tersebut juga di perkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013. Maka dalam struktur Lembaga negara kedudukan DKPP adalah sebagai Lembaga negara pendukung yang independent, karena keberadaanya tidak berada dalam kekuasaan Legislative, Eksekutif, maupun Yudisial. Implikasi ketidakpatuhan atas rekomendasi DKPP baik kepada Presiden, KPU, dan Bawaslu dapat di kategorikan sebagai tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik/AUPB, hal ini sejalan dengan putusan DKPP bersifat final dan mengikat dan DKPP wajib menyampaikan Putusan nya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam pasal 159 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kata kunci: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepastian Hukum, Pemilu.


Deskripsi Lain

The Honorary Council of Election Organizers (DKPP) has the duty and authority to uphold and maintain the independence and credibility of election organizers. More specifically, under Article 155 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, which states that DKPP is established to examine and decide complaints and/or reports of alleged violations of the code of ethics committed by members of the Provincial/City Election Commission (KPU), members of the Election Supervisory Board (Bawaslu), members of the Provincial Bawaslu, and members of the District Bawaslu. This research is conducted to understand the position of DKPP and to understand the legal certainty of DKPP`s decisions in the electoral system in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials that are analyzed qualitatively. The results of this research are 1) The position of the DKPP a quasi-judicial institution special ethical court for election organizers, namely the KPU and Bawaslu, is not under the power of the judiciary regulated in Article 24 of the 1945 Constitution, which states that judicial power is only exercised by the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA). This is also reinforced by the Constitutional Court`s Decision Number 115/PHPU.D-XI/2013, Thus, in the structure of state institutions, the position of the DKPP (Honorary Council of Election Organizers) is an independent supporting state institution, because its existence is not under the power of the Legislative, Executive, Judicial branches. 2) The implications of non-compliance with DKPP recommendations, whether to the President, KPU (General Elections Commission), Bawaslu (Elections Supervisory Agency), can be categorized actions that violate the principles of good governance (AUPB), in line with the fact that the DKPP`s decisions are final and binding, and the DKPP is required to submit its decisions to the relevant parties for follow-up regulated in Article 159 paragraph (3) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Keywords: Honorary Council for Election Organizers (DKPP), Legal Certainty, Elections.