Kebijakan Participating Interest Migas kepada BUMD dengan dikeluarkannya PP No. 35 Tahun 2004, yang mewajibkan PI 10% ditawarkan kepada daerah melalui BUMD, dimana aturan mengenai mekanisme pelaksanaanya di atur dalam Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 1 Tahun 2025. Dalam pelaksanaan penawaran PI 10% kepada BUMD ini, salah satu daerah penghasil adalah Kabupaten Bangkalan. Penawaran PI 10% pada Bangkalan ini terjadi sejak tahun 2013, hanya saja proses perolehannya cukup lama yaitu pada tahun 2023. Hal itu terjadi karena adanya berbagai hambatan yang begitu signifikan didalamnya, sehingga menarik untuk diteliti terkait pelaksanaan yang terjadi. Maka dari itu terdapat dua rumusan permasalah yaitu; 1. bagaimana pengaturan PI 10% di Indonesia? dan 2. Bagaimana pelaksanaan PI 10% pada BUMD kabupaten Bangkalan?. Penelitian ini merupakan Penelitian empiris, dengan pendekatan fakta dan pendekatan studi kasus, serta lokasi penelitian di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait PI 10% di Indonesia bermula dengan adanya pengelolaan sumber daya migas di Indonesia untuk melibatkan daerah dalam hal pengelolaan PI 10%, yang semula hanya dikelola oleh pemerintah pusat. Hal itu dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah, dengan catatan penawaran PI 10% ini diberikan kepada daerah-daerah penghasil. Pengaturan PI 10% terdapat UUD NRI 1945, UU Migas, PP KUH, Permen ESDM 37 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 1 Tahun 2025. Kemudian, secara teoritik implementasi atau pelaksanaan kebijakan PI 10% pada BUMD kurang efektif, karena dari awal POD-1 (2013) hingga pengalihan PI 10% pada BUMD (2023) memakan jangka waktu yang sangat lama, karena prosesnya rumit atau tidak sederhana akibat dari berbagai macam kendala yang ada baik kendala secara teknis maupun kendala secara regulasi. kata kunci: PI 10%, BUMD, Pelaksanaan PI 10%.


Deskripsi Lain

The Oil and Gas Participating Interest Policy to BUMD with the issuance of PP No. 35 of 2004, which requires 10% PI to be offered to the region through BUMD, where the rules regarding the implementation mechanism are regulated in Permen ESDM No. 37 of 2016 amended by Permen ESDM No. 1 of 2025. In the implementation of this 10% PI offer to BUMD, one of the producing regions is Bangkalan Regency. The 10% PI offer in Bangkalan has occurred since 2013, but the process of obtaining it is quite long, namely in 2023. This happens because there are various obstacles that are so significant in it, so it is interesting to study the implementation that occurs. Therefore, there are two problem formulations, namely; 1. how is the 10% PI arrangement in Indonesia? and 2. how is the implementation of the 10% PI in the BUMD of Bangkalan Regency?. This research is empirical research, with a factual approach and case study approach, and the research location is in Bangkalan Regency. The results showed that the regulation related to 10% PI in Indonesia began with the management of oil and gas resources in Indonesia to involve the regions in terms of 10% PI management, which was originally only managed by the central government. This was done in order to increase regional income, with a note that the 10% PI offer was given to producing regions. The 10% PI regulation is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Oil and Gas Law, the Government Regulation on Oil and Gas, the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 37 of 2016 amended by the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 1 of 2025. Then, theoretically, the implementation implementation of the 10% PI policy in BUMD is ineffective, because from the beginning of POD-1 (2013) to the transfer of 10% PI to BUMD (2023) takes a very long period of time, because the process is complicated not simple due to various kinds of obstacles that exist both technical and regulatory constraints. Keywords: PI 10%, BUMD, Implementation of PI 10%.