Pidana pokok berupa pidana peringatan terhadap anak yang menjadi pelaku pidana sebagaimana dalam pasal 72 UU SPPA memberikan perubahan dalam hal perlindungan hukum terbaik bagi anak. Pidana penjara ditempatkan pada urutan terakhir pidana pokok dengan tujuan sebagai jalan terakhir dalm penyelesaian perkara anak (Ultimum remidium), namun dalam praktiknya hakim lebih cenderung dan lebih banyak menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. selain itu, secara konkrit juga saat ini belum ditegaskan tindak pidana apa saja yang dapat dijatuhi dengan sanksi berupa pidana peringatan. adanya ketidakjelasan regulasi, pidana peringatan tidak memiliki standar yang jelas mengenai konsep dan pelaksanaannya.Penerapnnya masih menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi teori hukum maupun praktik dilapangan. hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum akan menafsirkan pidan tersebut berbeda-beda sehingga tujuan utama diundangkannya SPPA yakni menjadi kabur. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan analisis prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi,teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah. penelitian ini juga membahas teori tujuan pemidanaan dan konsep perlindungan anak serta kriteria penjatuhan pidana peringatan dalam mewujudkan asas terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pemberlakuan saanksi pidana peringatan tidak semua relevan dengan teori tujuan pemidanaan namun memenuhi aspek asas perlindungan anak. kriteria penjatuhan pidana peringatan belum diatur jelas dalam UU SPPA namun, ada peraturan pemerintah dan pedoman jaksa agung yang dapat menjadi bahan acuan dalam penjatuhan pidana peringatan sehingga dapat menjunjung tinggi asas "yang terbaik bagi anak".


Deskripsi Lain

The primary penalty, a warning sentence, for children who commit crimes, stipulated in Article 72 of the Child Protection and Child Protection Law, provides for changes in the best legal protection for children. Imprisonment is placed last in the primary penalty list, intended a last resort in resolving juvenile cases (ultimum remidium). However, in practice, judges tend to impose more prison sentences on children. Furthermore, the specific offenses that can be subject to a warning sentence are not yet clearly defined. Due to regulatory ambiguity, the warning sentence lacks clear standards regarding its concept and implementation. Its implementation continues to raise various issues, both in legal theory and in practice. This results in law enforcement officers interpreting the sentence differently, thus obscuring the primary purpose of the Child Protection and Child Protection Act.rnrnThe type of research used is normative juridical, using a statutory approach, and a conceptual approach, analyzing legal principles and legal doctrines to address the legal issues faced, thus generating new arguments, theories, concepts prescriptions for problem-solving. This study also discusses the theory of the purpose of punishment and the concept of child protection, well the criteria for imposing a warning sentence to realize the principle of "best interest for children."rnrnThe results of this study indicate that the nature of imposing a warning sentence is not always relevant to the theory of the purpose of punishment, but it does fulfill the principle of child protection. The criteria for imposing a warning sentence are not clearly stipulated in the Child Protection Act (SPPA). However, there are government regulations and Attorney General guidelines that can serve references in imposing a warning sentence, thereby upholding the principle of "best interest for children."

• PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA ANAK
• PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK UNTUK PENDIDIKAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
• EFEKTIFITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA MENURUT UU. NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Perkara Nomor 277/Pid.B/2015/PN.Bkl
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANGTUA YANG MEMAKSA ANAK DIBAWAH UMUR MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL (DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA)