esis ini menganalisis permasalahan kekosongan hukum (vacuum of norm) dan ketidakpastian legalitas Ojek Online (Ojol) di Indonesia, meskipun secara de facto Ojol telah menjadi solusi transportasi yang cepat, efisien, dan membuka lapangan kerja. Permasalahan utama muncul karena komersialisasi kendaraan roda dua sebagai angkutan umum penumpang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ).rnrnrnrnrnrnMenurut UU LLAJ, kendaraan roda dua tidak memenuhi persyaratan teknis dan standar keselamatan (seperti kewajiban Uji Kelaikan/Uji KIR dan Standar Pelayanan Minimal/SPM) untuk ditetapkan sebagai angkutan umum. Ketiadaan dasar hukum yang kuat ini berimplikasi pada aspek perlindungan hukum, jaminan sosial, dan kesejahteraan pengemudi, yang hanya berstatus kemitraan dengan perusahaan aplikator. Secara teoritis, peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Menteri Perhubungan, dianggap tidak legitimate karena tidak selaras dengan UU LLAJ.rnrnrnrnrnrnMeskipun Putusan Mahkamah Konstitusi menolak melegalkan Ojol sebagai angkutan umum Pemerintah menggunakan Asas Diskresi untuk mengeluarkan regulasi sementara yang mengategorikan Ojol sebagai Angkutan Sewa Khusus demi memenuhi kebutuhan publik.rnrnrnrnSebagai penutup, tesis ini menyimpulkan bahwa perlu adanya Formulasi Ulang Pengaturan Ojek Online. Disarankan agar Pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online yang komprehensif dan berkeadilan, mencakup pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum pengguna dan pengemudi, standar keselamatan, serta ketentuan tarif.


Deskripsi Lain

Tentu, berikut adalah terjemahan ringkasan tesis tersebut ke dalam bahasa Inggris, dengan perkiraan batasan 250 kata:rnrnSummary: Formulation of Commercialization Regulation for Two-Wheeled Vehicles (Online Ojek) in IndonesiarnThis thesis analyzes the problem of a legal vacuum (vacuum of norm) and the legal uncertainty surrounding Online Ojek (Ojol) in Indonesia, despite the fact that Ojol has become a de facto solution for fast, efficient transportation and job creation. The core issue is that the commercialization of two-wheeled vehicles for public passenger transport is not regulated by Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation (UU LLAJ).rnrnAccording to the UU LLAJ, two-wheeled vehicles do not meet the technical requirements and safety standards (such the mandatory Roadworthiness Test/Uji KIR and Minimum Service Standards/SPM) to be classified public transport. This lack of a strong legal basis affects the aspects of legal protection, social security, and welfare of the drivers, who are only accorded a partnership status with the application companies. Theoretically, existing regulations issued by the government, such Ministerial Regulations, are considered not legitimate because they are inconsistent with the UU LLAJ.rnrnAlthough the Constitutional Court's decision rejected the full legalization of Ojol public transport, the Government utilized the Principle of Discretion (Asas Diskresi) to issue temporary regulations that categorize Ojol Special Leased Transport, aiming to meet public needs.rnrnIn conclusion, the thesis states that a Reformulation of the Online Ojek Regulation is necessary. It is recommended that the Government immediately enact a comprehensive and just Online Transportation Law in Indonesia, which includes clear regulations on user and driver legal protection, safety standards, and fare provisions.

• Ekonomi Indonesia
• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bahasa Indonesia yang berwibawa.
• Kesulitan Mahasiswa dalam mempelajari Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing
• Tindakan Kekerasan Kaitannya dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia
• Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut UU No 12 Tahun 1995 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia