Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam ruang lingkup desa berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kedua lembaga tersebut mempunyai visi yang sama yaitu memajukan desa, akan tetati kedua Lembaga tersebut berlandaskan hukum yang berbeda. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian tata kelola ekonomi desa. hal ini akan berdampak pada konflik regulasi internal yang menghambat efektivitas ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari dualisme tersebut serta merumuskan model koordinasi yang harmonis antara kedua lembaga.rnPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah sinkronisasi aturan antara kebijakan nasional dan daerah. Hasil penelitian menyarankan pembagian peran yang spesifik: Bumdes difokuskan pada pengelolaan aset strategis dan layanan publik (fungsi sosialekonomi), sementara Koperasi diarahkan pada unit usaha spesifik berbasis anggota.rnHarmonisasi ini memerlukan peran pemerintah desa sebagai regulator untuk menciptakan sinergi hukum yang mencegah pertentangan dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.


Deskripsi Lain

The presence of the Merah Putih Village Cooperative and the Village-Owned Enterprise (Bumdes) within the village jurisdiction has the potential to cause overlapping authority. Both institutions share the same vision of advancing the village, but they are based on different laws. Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives and Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village- Owned Enterprises. This difference creates uncertainty in village economic governance. This will have an impact on internal regulatory conflicts that hinder the effectiveness of the local economy. This study aims to analyze the legalrnimplications of this dualism and formulate a harmonious coordination model between the two institutions.rnThis study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach to examine the synchronization of rules between national andrnregional policies. The results of the study suggest a specific division of roles: Bumdes focuses on the management of strategic assets and public services (socioeconomicrnfunctions), while cooperatives are directed at specific member-based business units. This harmonization requires the role of the village government a regulator to create legal synergy that prevents conflicts and provides a clear dispute resolution mechanism.

• KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANUAJU TIMUR KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP)
• PERAN BUMDES DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DAERAH PEDESAAN (Studi kasus : Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora)
• AKUNTABILITAS PADA BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MULYA (Studi Di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro)
• STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi Kasus: BUMDes Menara Prakid Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso)
• ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Bareng Lestari Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk)