ABSTRAKrnKetidaktepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidanarndapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan bagirnpara pihak. Salah satu persoalan tersebut tampak dalam Putusan Nomorrn182/Pid.B/2022/PN.Met, di mana majelis hakim menjatuhkan putusanrnberdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, padahal fakta persidanganrnmenunjukkan adanya indikasi kuat terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP tentangrnpenipuan. Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana penyewaan mobil yangrnsejak awal telah direncanakan terdakwa untuk digadaikan kepada pihak ketigarnmelalui rangkaian kebohongan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian inirnmerumuskan permasalahan mengenai ketepatan putusan hakim dalam PutusanrnNomor 182/Pid.B/2022/PN.Met ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomorrn48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganrnpendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (casernapproach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukumrnyang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-UndangrnHukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanrnKehakiman, serta Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met. Adapun bahan hukumrnsekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan doktrin hukum yangrnrelevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif denganrnmenelaah pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan prinsiprnkepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkararntersebut kurang tepat karena majelis hakim lebih memilih menerapkan Pasal 372rnKUHP, padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsurrntipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang menjadi karakteristik Pasal 378rnKUHP telah terpenuhi. Pertimbangan hakim cenderung menitikberatkan padarnaspek formal bahwa objek perkara diperoleh melalui perjanjian sewa yang sah,rntanpa mempertimbangkan adanya niat jahat terdakwa sejak awal. Ditinjau darirnperspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanrnKehakiman, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kewajiban hakimrnuntuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yangrnhidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan hukum yangrnlebih komprehensif agar putusan pengadilan mampu mewujudkan kepastianrnhukum yang berkeadilan.rnKata Kunci: Putusan Hakim, Penipuan, Penggelapan, Kekuasaan Kehakiman,rnKepastian Hukum.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnThe inaccuracy of judges’ legal reasoning in criminal verdicts may lead tornlegal uncertainty and undermine the sense of justice for the parties involved. Thisrnissue is reflected in Decision Number 182/Pid.B/2022/PN.Met, where the panel ofrnjudges applied Article 372 of the Indonesian Criminal Code concerningrnembezzlement, despite the fact that the evidence presented in court indicated thernfulfillment of elements under Article 378 concerning fraud. The case involves arncar rental scheme in which the defendant had initially intended to pawn the rentedrnvehicle to a third party through a series of deceitful acts. Based on thisrnbackground, this study formulates the problem of whether the judge’s decision inrnDecision Number 182/Pid.B/2022/PN.Met was appropriate when reviewed fromrnthe perspective of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.rnThis research employs a normative legal research method using statute,rncase, and conceptual approaches. The primary legal materials consist of thernIndonesian Criminal Code, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power,rnand Decision Number 182/Pid.B/2022/PN.Met. Secondary legal materials includernbooks, journals, scholarly articles, and relevant legal doctrines. The analysis isrnconducted qualitatively through a normative approach by examining the judge’srnlegal reasoning and its conformity with the principles of legal certainty, utility,rnand justice.rnThe results of the study indicate that the judge’s decision was inaccurate,rnas the panel applied Article 372 of the Criminal Code, whereas the facts revealedrnin court demonstrated the presence of deceit and a series of lies, which arernessential elements of fraud under Article 378. The judges’ reasoning tended tornemphasize the formal aspect that the object was obtained through a lawful rentalrnagreement, without adequately considering the defendant’s prior intent to commitrnfraud. From the perspective of Law Number 48 of 2009 concerning JudicialrnPower, the decision does not fully reflect the obligation of judges to explore,rnfollow, and understand the legal values and sense of justice living within society.rnTherefore, more comprehensive legal reasoning is required to ensure that judicialrndecisions achieve justice, legal certainty, and societal benefit.rnKeywords: Judicial Decision, Fraud, Embezzlement, Judicial Power, LegalrnCertainty

• EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SURABAYA
• Analisa Pengetahuan Pajak dan Faktor Demografi Terhadap Praktik Tax Evasion Pajak Restoran Pada Usaha Restoran di Kabupaten Bangkalan (Studi Empiris Pengusaha Restoran Di Kabupaten Bangkalan)
• Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Jual Beli Online
• ANOTASI PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA No. 80/Pid.Sus/TPK/2103/PN.Sby
• PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERBANDINGAN KESERIUSAN TAX EVASION DENGAN KEJAHATAN LAINNYA (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi dan Hukum Universitas Trunojoyo Madura)