Penonaktifan jabatan wakil ketua komisi Dewan Perwakilan RakyatrnRepublik Indonesia (DPR RI) menimbulkan persoalan yuridis dalam praktikrnketatanegaraan. Dalam praktiknya, muncul istilah “penonaktifan” jabatan yangrntidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang MD3 maupun peraturan terkaitrnlainnya. Permasalahan tersebut terlihat dalam kasus penonaktifan Ahmad Sahronirnsebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang menimbulkan perdebatan mengenairnlegitimasi hukum tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian inirnmengkaji bagaimana pengaturan mekanisme penonaktifan jabatan wakil ketuarnkomisi DPR RI ditinjau dari aspek konstitusionalitas dan prinsip negara hukum,rnserta bagaimana implikasi hukumnya terhadap prinsip kepastian hukum dalamrnsistem perwakilan politik di Indonesia.rnMetode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatifrndengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,rndan pendekatan kasus.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa istilah penonaktifan jabatan wakilrnketua komisi DPR RI tidak memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam UndangUndang MD3 maupun tata tertib DPR, sehingga secara yuridis tidak dapat dijadikanrnsebagai mekanisme resmi dalam struktur kelembagaan DPR. Perubahan kedudukanrnanggota DPR seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang diatur secara tegas,rnseperti pemberhentian sementara ataupun pergantian antarwaktu (PAW). Praktikrnpenonaktifan jabatan yang dilakukan di luar mekanisme tersebut berpotensirnmengaburkan batas antara sanksi politik dan sanksi hukum serta menimbulkanrnambiguitas dalam praktik ketatanegaraan. Selain itu, kondisi ini juga membukarnruang intervensi partai politik terhadap struktur internal DPR yang dapatrnmempengaruhi independensi lembaga perwakilan serta melemahkan prinsiprnkepastian hukum dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia.


Deskripsi Lain

The suspension of the position of deputy chair of a commission of the House ofrnRepresentatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) raises legal issues in staternadministration practices. In practice, the term dismissal of the position has emerged, which isrnnot explicitly regulated in the MD3 Law other related regulations. This problem is evident inrnthe case of the suspension of Ahmad Sahroni Deputy Chair of Commission III of the DPR RI,rnwhich has sparked debate regarding the legal legitimacy of such action. Based on this, thisrnstudy examines how the regulation of the mechanism for dismissal of the position of deputyrnchair of a DPR RI commission is reviewed from the aspects of constitutionality and thernprinciples of the rule of law, well its legal implications for the principle of legal certainty inrnthe political representation system in Indonesia.rnThis research method uses a normative legal research type using a statue approach,rnconceptual approach, and case approach.rnThe research results show that the term dismissal of the position of deputy chairpersonrnof a House of Representatives commission does not have a clear regulatory basis in the MD3rnLaw the House's rules of procedure, so that legally it cannot be used an officialrnmechanism within the DPR's institutional structure. Changes to the position of DPR membersrnshould be carried out through a strictly regulated mechanism, such temporary dismissal orrninterim replacement (PAW). The practice of dismissal of positions carried out outside of thesernmechanisms has the potential to blur the line between political sanctions and legal sanctionsrnand create ambiguity in state administration practices. Furthermore, this condition also opens uprnroom for political party intervention in the DPR's internal structure, which can affect thernindependence of the representative institution and weaken the principle of legal certainty inrnIndonesia's representative democracy system.

• ANALISIS YURIDIS PENONAKTIFAN JABATAN WAKIL KETUA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA