Penetapan mu’nah pada produk pembiayaan rahn emas dan rahn fleksi di Pegadaian Syariah masih menjadi isu penting dalam implementasi prinsip syariah karena terdapat indikasi bahwa biaya mu’nah dikaitkan dengan besarnya jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Padahal, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn, mu’nah seharusnya ditetapkan berdasarkan biaya riil penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, bukan berdasarkan jumlah pinjaman. Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan mu’nah pada pembiayaan rahn emas dan rahn fleksi di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak internal Pegadaian Syariah dan nasabah, serta dokumentasi dengan 2 informan utama pihak internal Pegadaian dan 2 nasabah. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, buku, dan fatwa yang relevan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan ketepatan analisis, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak NVivo dalam memetakan tema, hubungan antarinforman, serta pola-pola yang muncul dari hasil wawancara secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan mu’nah pada pembiayaan rahn emas dan rahn fleksi dilakukan melalui tahapan pengajuan pembiayaan, penaksiran barang jaminan, penentuan jumlah pinjaman, dan penetapan biaya mu’nah. Dalam praktiknya, besaran mu’nah yang dibebankan kepada nasabah masih dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang diambil, sehingga semakin besar pinjaman yang diterima maka semakin besar pula mu’nah yang dikenakan. Berdasarkan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena mu’nah seharusnya didasarkan pada biaya riil penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep normatif yang diatur dalam fatwa dengan praktik empiris yang diterapkan di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan penetapan mu’nah agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai implementasi akad rahn, penetapan mu’nah, serta evaluasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah non-bank sebagai upaya mewujudkan praktik pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.


Deskripsi Lain

The determination of mu'nah on gold rahn and flexible rahn financing products at Pegadaian Syariah remains a crucial issue in the implementation of sharia principles because there are indications that mu'nah fees are linked to the amount of financing received by customers. In fact, based on DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 on Rahn, DSN-MUI Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 on Gold Rahn, and DSN-MUI Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 on Financing Accompanied by Rahn, mu'nah should be determined based on the actual costs of storing and maintaining collateral, not based on the loan amount. The difference between normative provisions and field practice is the basis for this research. This research aims to analyze the mechanism for determining mu'nah on gold rahn and flexible rahn financing at Pegadaian Syariah UPS Sukolilo and assess its compliance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa.rnThis study employed a qualitative research method with a case study approach. The research location was Pegadaian Syariah UPS Sukolilo. Data sources were obtained from primary and secondary data. Primary data were collected through observation, in-depth interviews with internal Pegadaian Syariah parties and customers, and documentation with two key informants from internal Pegadaian parties and two customers. Secondary data were obtained from literature, journals, books, and fatwas relevant to the research object. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To improve the accuracy of the analysis, this study utilized NVivo software to systematically map themes, relationships between informants, and patterns that emerged from the interview results.rnThe results of the study indicate that the mechanism for determining mu'nah in gold rahn and flexi rahn financing is carried out through the stages of financing application, collateral assessment, determining the loan amount, and determining the mu'nah fee. In practice, the amount of mu'nah charged to customers is still influenced by the amount of financing taken, so that the larger the loan received, the greater the mu'nah charged. Based on the analysis of the DSN-MUI Fatwa, this practice is not fully in accordance with sharia provisions because mu'nah should be based on the real costs of storing and maintaining collateral. This study concludes that there is a gap between the normative concept regulated in the fatwa and the empirical practice applied at Pegadaian Syariah UPS Sukolilo. Therefore, evaluation and adjustment of the mu'nah determination policy are needed to better reflect the principles of justice, transparency, and compliance with sharia. This study contributes to the development of sharia economics, especially in enriching studies on the implementation of rahn contracts, mu'nah determination, and evaluation of sharia compliance in non-bank sharia financial institutions an effort to realize financing practices in accordance with sharia principles.

• KAJIAN IMPLEMENTASI AR-RAHN (GADAI) DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH BANGKALAN
• TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PEMBIAYAAN RAHN UNTUK MODAL USAHA(Studi Kasus Koperasi Syariah Nuri Di Pemekasan )
• ”APLIKASI AKAD RAHN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MUDHARABAH YANG BERMASALAH ”(Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Bangkalan)
• Penerapan Akad Rahn dalam Penyelesaian Pembiayaan Qardh Bermasalah Pada Produk UGT MTA Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Ketapang Sampang)
• Efektivitas Pembiayaan Rahn Di Koperasi Syari’ah Nuri Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Pamekasan