seluruh modalnya dimiliki oleh Negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, segala ketentuan yang berlaku pada BUMN (Persero) mengacu pada Undang-undang Perseroan Terbatas. Tapi pada kenyataannya kasus yang terjadi pada Direksi BUMN (Persero), dimana Direksi harus bertanggungjawab secara pidana kususnya tindak pidana korupsi dalam Putusan Hakim No. 1144/K/Pid/2006. Hal tersebut dikarenakan sebagian modal modal BUMN (Persero) dimiliki negara. Jadi, ketika BUMN tersebut mengalami kerugian maka dianggap negara juga mengalami kerugian. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Direksi BUMN (Persero) ketika terjadi kerugian pada BUMN tersebut.

• Pengaruh progaram kemitraan BUMN terhadap kemampulabaan usaha kecil di kabupaten Bondowoso( Studi kasus pada PT.Perkebunan nusantara XII Surabaya.)
• PENGARUH ARUS KAS BEBAS, KEBIJAKAN MANAJEMEN KEUANGAN DAN GROWTH OPPORTUNITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA BANK BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015
• KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA
• PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP POTENSI KECURANGAN (fraud) DI BUMN
• Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018.

• Pemberian bantuan hukum secara prodeo dalam proses penyelesaian perkara pidana
• Pemberian ganti rugi dalam prosesPerkara pidana
• Pertanggung jawaban pada pengemudi kendaraan angkutan peneumpang pada kecelakaan lalulintas jalan raya
• Peranan keterangan ahli jiwa dalam praktek pidana(Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)
• Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan (studi komparasi pidana Islamdan KUHP.