Indonesia masih menghadapi permasalahan serius dalam pemenuhan hak atas pangan bergizi, yang tercermin dari angka stunting nasional sebesar 19,8% pada tahun 2024 dan ketimpangan akses pangan bagi kelompok rentan. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kerangka regulasi Program MBG dengan norma konstitusional dan instrumen hukum internasional, serta mengkaji relevansi program tersebut terhadap pencapaian Sustainable Development Goals 2 “Zero Hunger” sebagai komitmen global Indonesia hingga tahun 2030.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis guna mengevaluasi kesesuaian regulasi yang ada dengan norma konstitusional dan komitmen internasional Indonesia.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG belum memiliki landasan hukum yang memadai, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan hanya mengatur ketahanan pangan secara umum tanpa norma teknis spesifik, sehingga menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan antardaerah dan lemahnya penegakan hukum yang terbukti dari kasus keracunan pada 6.517 siswa sepanjang 2025. Program MBG memiliki relevansi signifikan terhadap SDGs 2, khususnya target 2.1 dan 2.2, namun kontribusinya belum optimal akibat absennya sistem pemantauan terintegrasi dan belum terintegrasinya program dalam kerangka transformasi sistem pangan berkelanjutan sebagaimana dikehendaki SDGs 2.4. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang komprehensif dalam bentuk undang-undang khusus disertai mekanisme pengawasan yang akuntabel, serta penguatan Program MBG melalui harmonisasi kebijakan pangan lintas sektor sebagai wujud nyata komitmen negara dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.rnKata Kunci: Hak Atas Pangan, Makan Bergizi Gratis, Sustainable Development Goals, Regulasi Pangan


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnIndonesia still faces serious challenges in fulfilling the right to nutritious food, reflected in the national stunting rate of 19.8% in 2024 and inequality in food access for vulnerable groups. In response, the Government launched the Free Nutritious Meal Program (MBG) on January 6, 2025, based on Presidential Regulation Number 83 of 2024, targeting 82.9 million beneficiaries. This study aims to analyze the conformity of the MBG Program’s regulatory framework with constitutional norms and international legal instruments, well to examine its relevance to the achievement of Sustainable Development Goals 2 “Zero Hunger” Indonesia’s global commitment through 2030.rnThis research uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The analysis was carried out in a prescriptive-analytical manner to evaluate the suitability of existing regulations with constitutional norms and Indonesia's international commitments.rnThe research results show that the MBG Program lacks an adequate legal basis, Law Number 18 of 2012 concerning Food only regulates general food security without specific technical norms, resulting in inconsistencies in inter-regional implementation and weak law enforcement evidenced by poisoning cases affecting 6,517 students throughout 2025. The MBG Program has significant relevance to SDGs 2, particularly targets 2.1 and 2.2, yet its contribution remains suboptimal due to the absence of an integrated monitoring system and the program’s lack of integration within the sustainable food system transformation framework required by SDGs 2.4. Therefore, the enactment of comprehensive legislation specifically governing the MBG Program, accompanied by an accountable oversight mechanism and cross-sectoral food policy harmonization, is imperative a concrete manifestation of the state’s commitment to achieving sustainable and equitable food security.rnKeywords: Right to Food, Free Nutritious Food, Sustainable Development Goals, Food Regulation

• PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2 ZERO HUNGER