Fenomena Penyalahgunaan Kekuasaan (abuse of power) dalam penyelenggaraan kekuasaan negara merupakan persoalan serius dalam hukum pidana karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif state organized crime, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dipahami sebagai tindakan individual, tetapi sebagai bentuk kejahatan negara yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir melalui struktur kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konseptual abuse of power yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan negara dalam perspektif state organized crime serta menganalisis kapan negara dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas Penyalagunaan Kekuasaan (abuse of power) yang terjadi. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis bahan hukum menggunakan metode deductive hypothetico analysis melalui pengkajian norma hukum, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan abuse of power dan kejahatan negara.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi konseptual Penyalahgunaan Kekuasaan (abuse of power) dalam perspektif state organized crime menempatkan penyalahgunaan kewenangan tidak hanya sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana jabatan biasa, tetapi sebagai bentuk kejahatan negara yang dilakukan melalui struktur kekuasaan negara secara sistematis, terorganisir, dan memperoleh legitimasi maupun perlindungan institusional. Penyalahgunaan Kekuasaan (abuse of power) dikualifikasikan sebagai kejahatan negara apabila dilakukan oleh aparatur negara dengan memanfaatkan kewenangan publik untuk menciptakan, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas Penyalahgunaan Kekuasaan (abuse of power) apabila penyalahgunaan kewenangan dilakukan dalam kapasitas jabatan, melibatkan institusi negara, memperoleh legitimasi melalui kebijakan atau tindakan administratif, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.


Deskripsi Lain

The phenomenon of abuse of power in the exercise of state authority constitutes a serious issue in criminal law because it relates to the misuse of authority by state officials, resulting in losses to society and violations of human rights. From the perspective of state-organized crime, abuse of power is not merely understood an individual act, but rather a form of state crime carried out systematically and structurally through the mechanisms of state power. This research aims to analyze the conceptual construction of abuse of power that may be qualified a form of state crime within the perspective of state-organized crime and to examine the circumstances under which the state may be held criminally accountable for the occurrence of abuse of power. This research is based on Law Number 31 of 1999 amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.rnThis research employs normative legal research using a conceptual approach combined with a statutory approach. The analysis of legal materials applies the deductive hypothetico analysis method through an examination of legal norms, legal theories, and doctrines relating to abuse of power and state crime.rnThe results of the research indicate that the conceptual construction of abuse of power within the perspective of state-organized crime positions the misuse of authority not merely an administrative violation an ordinary official crime, but a form of state crime conducted through state power structures in a systematic, organized manner, and supported by institutional legitimacy protection. Abuse of power may be qualified a state crime when it is committed by state apparatuses through the utilization of public authority to create, facilitate, allow actions that cause harm to society and violations of human rights. Furthermore, the state may be held criminally accountable for abuse of power when such misuse of authority is carried out in an official capacity, involves state institutions, obtains legitimacy through governmental policies administrative actions, and contradicts the principles of the rule of law and applicable criminal law provisions.

• PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (ABUSE OF POWER) SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF STATE ORGANIZED CRIME