Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan urgensi perumusan tindak pidana bencana ekologis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Urgensi tersebut didasari oleh tren peningkatan bencana ekologis di Indonesia, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum memuat definisi maupun unsur delik yang menjangkau fenomena tersebut, mengingat pengaturannya masih berorientasi pada pencemaran/perusakan lingkungan sehingga ancaman pidananya tidak proporsional. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dikaji adalah mengapa diperlukan perumusan tentang tindak pidana bencana ekologis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif dengan mengkaji ketentuan Undang-undang di Kazakhstan dan Vietnam. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, dengan merujuk pada teori kebijakan hukum pidana dan teori kebijakan kriminal. Hasil penelitian menunjukkan formulasi tindak pidana bencana ekologis bersifat urgen karena: (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengalami kekosongan norma terkait bencana ekologis; (2) Dalam mengisi kekosongan perumusan delik “bencana ekologis” dapat mengacu pada ketentuan Undang-undang di Kazakhstan dan Vietnam yang telah mengatur tentang ekosida dan unsur pemberat berbasis skala dan akibat kerusakan lingkungan; dan (3) tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dalam kebijakan hukum pidana, sehingga kelemahannya akan menyulitkan tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan demikian, formulasi tindak pidana bencana ekologis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan kebutuhan nyata yang harus segera direspons oleh pembentuk undang-undang.


Deskripsi Lain

This study aims to analyze and explain the urgency of defining criminal offenses related to ecological disasters in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This urgency stems from the increasing trend of ecological disasters in Indonesia, while Law No. 32 of 2009 does not yet contain a definition elements of a criminal offense that address this phenomenon, given that its provisions remain focused on environmental pollution destruction, resulting in disproportionate criminal penalties. Based on this, the research question examined is: why it is necessary to formulate provisions on criminal offenses related to ecological disasters in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This study is a normative legal study that employs a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach by examining the provisions of laws in Kazakhstan and Vietnam. Legal materials were collected through a literature review, which included primary, secondary, and tertiary legal sources. The collected legal materials were analyzed using a qualitative descriptive method, with reference to theories of criminal law policy and criminal policy. The results of this study indicate that the formulation of criminal offenses related to ecological disasters is urgent because: (1) Law No. 32 of 2009 contains a legal gap regarding ecological disasters; (2) To fill this gap, the formulation of the offense of “ecological disaster” can draw upon the provisions of laws in Kazakhstan and Vietnam, which have already established provisions on ecocide and aggravating factors based on the scale and environmental consequences of the damage; and (3) the formulation stage is the most strategic stage in criminal law policy, so any weaknesses in this stage will complicate the application and enforcement stages. Thus, the formulation of criminal offenses related to ecological disasters in Law No. 32 of 2009 is a pressing need that must be addressed immediately by lawmakers.

• URGENSI FORMULASI TENTANG TINDAK PIDANA BENCANA EKOLOGIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP