Frasa “kondisi lain” dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 tentang Suspensi Efek memberikan kewenangan kepada BEI untuk melakukan suspensi efek terhadap keadaan yang tidak diatur dalam angka III.1.1 sampai dengan angka III.1.8. Namun frasa tersebut tidak memiliki batasan yang jelas sehingga menimbulkan kekaburan norma. Selain itu penggunaan istilah “material” dan “signifikan” dalam Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00003/BEI/02-2024 tentang Ketentuan Pelaksana Suspensi Efek tidak disertai kriteria yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penafsiran frasa “kondisi lain” dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 tentang Suspensi Efek serta menganalisis akibat hukum penerapannya terhadap emiten dan investor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum gramatikal, sistematis dan ekstensif. Hasil penafsiran kemudian dianalisis menggunakan teori kewenangan, teori kepastian hukum, teori diskresi, teori Law a Tool of Social Engineering, teori hak milik, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “kondisi lain” merupakan aturan yang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan pasar modal. Namun penggunaannya harus dibatasi oleh tujuan penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Ketidakjelasan penggunaan istilah “material” berkaitan dengan tidak harmonisnya istilah tersebut dengan konsep Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Sedangkan ketidakjelasan penggunaan istilah “signifikan” menunjukkan adanya ruang kewenangan bebas yang dimiliki BEI sebagai Self Regulatory Organization. Penerapan frasa “kondisi lain” menimbulkan akibat hukum bagi emiten dan investor. Bagi emiten suspensi menimbulkan kewajiban untuk melakukan klarifikasi, keterbukaan informasi, dan tindakan perbaikan, serta berpotensi menurunkan likuiditas saham dan kepercayaan investor. Bagi investor suspensi tidak menghilangkan hak kepemilikan atas saham. Tetapi membatasi pelaksanaan hak ekonomi selama masa suspensi. Suspensi efek pada dasarnya sarana perlindungan investor. Namun berubah menjadi pembatasan terhadap hak ekonomi investor apabila diterapkan tanpa kepastian mengenai dasar pengenaan, mekanisme evaluasi dan pencabutannya.


Deskripsi Lain

The phrase “other conditions” in the Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-L of 2023 concerning Securities Suspension authorizes the Indonesia Stock Exchange (IDX) to suspend securities under circumstances not stipulated in Sections III.1.1 through III.1.8. However, the phrase lacks clear limitations, resulting in legal ambiguity. Furthermore, the use of the terms “material” and “significant” in Indonesia Stock Exchange Circular Letter Number SE-00003/BEI/02-2024 concerning the Implementation Provisions for Securities Suspension is not accompanied by clear criteria. This study aims to analyze the interpretative limits of the phrase “other conditions” in Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-L of 2023 concerning Securities Suspension and to examine the legal consequences of its implementation for issuers and investors. This research employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The analysis is conducted through grammatical, systematic, and extensive legal interpretation. The findings are subsequently examined using the theory of authority, the theory of legal certainty, the theory of administrative discretion, the theory of Law a Tool of Social Engineering, the theory of property rights, and the theory of legal protection. The results indicate that the phrase “other conditions” is necessary to accommodate developments in the capital market. Nevertheless, its application must be limited by the objective of maintaining an orderly, fair, and efficient securities market. The ambiguity surrounding the term “material” arises from its inconsistency with the concept of Material Information Material Facts regulated under Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning the Disclosure of Material Information Material Facts by Issuers Public Companies. Meanwhile, the ambiguity surrounding the term “significant” reflects the discretionary authority exercised by the IDX in its capacity a Self-Regulatory Organization. The implementation of the phrase “other conditions” gives rise to legal consequences for both issuers and investors. For issuers, securities suspension imposes obligations to provide clarification, disclose information, and undertake corrective measures, while also potentially reducing share liquidity and investor confidence. For investors, securities suspension does not extinguish ownership rights over shares; however, it restricts the exercise of economic rights during the suspension period. In principle, securities suspension serves a mechanism for investor protection. Nevertheless, it may become a restriction on investors' economic rights when imposed without legal certainty regarding its legal basis, evaluation mechanism, and termination procedure.

• PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI PADA PRA PENEMPATAN DI KABUPATEN BANGKALAN
• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR AKIBAT MELARIKAN DIRI DARI PONDOK PESANTREN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI PANDUAN BAHASA INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAK BOLA ATAS HAK POKOKNYA BERDASARKAN DRAFT KONTRAK LPIS