Affiliate marketing merupakan hubungan kerja sama antara merchant dan affiliaternyang didasarkan pada perjanjian yang sah menurut KUHPerdata, meskipunrndilakukan secara elektronik melalui platform digital. Affiliate marketing tidakrnsecara eksplisit diatur dalam KUHPerdata sebagai perjanjian bernama. Oleh karenarnitu, affiliate marketing dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernamarn(onbenoemde overeenkomst) sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata,rnyang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khususrnmaupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada ketentuanrnumum perjanjian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatifrndengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sertarndoktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa affiliate marketing tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata, sehingga termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak.rnPerjanjian ini memiliki karakteristik gabungan dari beberapa jenis perjanjian, seperti perjanjian keagenan, perantara, dan jasa, namun tetap berdiri sebagai bentuk perjanjian baru yang berkembang seiring kebutuhan praktik bisnis modern. Dengan demikian, affiliate marketing sah secara hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, diperlukan kehati-hatian dalam penyusunan klausul perjanjian guna menghindari potensirnsengketa di kemudian hari.


Deskripsi Lain

Affiliate marketing is a cooperative legal relationship between a merchant and an affiliate based on a legally valid agreement under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), despite being conducted electronically through digital platforms. Affiliate marketing is not explicitly regulated a nominaterncontract under the Civil Code. Therefore, it may be classified an innominate contract (onbenoemde overeenkomst) pursuant to Article 1319 of the IndonesianrnCivil Code, which provides that all agreements, whether specifically named not, are subject to the general provisions governing contracts. This study employs arnnormative juridical approach by examining the provisions of the Indonesian Civil Code and relevant legal doctrines. The findings indicate that affiliate marketing is not expressly regulated under the Indonesian Civil Code and therefore constitutes an innominate contract established based on the principle of freedom of contract. This type of agreement exhibits characteristics of several contractual forms,rnincluding agency, intermediary, and service agreements, while also standing a contractual model that has evolved in response to the needs of modern business practices. Accordingly, an affiliate marketing agreement is legally valid provided that it satisfies the legal requirements for a valid contract stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Nevertheless, careful drafting of contractual clauses is essential to minimize the risk of future disputes.

• Affiliate Marketing Dalam Perspektif Hukum Perjanjian