Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya diselenggarakanrnberdasarkan prinsip persaingan sehat, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas.rnNamun, dalam praktiknya masih ditemukan dugaan penyimpangan yang berpotensirnmenimbulkan persaingan usaha tidak sehat, salah satunya pada pengadaan LaptoprnChromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.rnPengadaan tersebut dilakukan melalui mekanisme e-purchasing, tetapi didugarnterdapat pengondisian spesifikasi teknis, pembocoran spesifikasi kepada penyediarntertentu, serta pembatasan kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk bersaing.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah praktik pengadaan LaptoprnChromebook berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berdasarkanrnPasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta menganalisis karakteristikrnpersekongkolan yang terdapat dalam pengadaan tersebut.rnJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif denganrnmenggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatanrnkasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primerrnberupa peraturan perundang-undangan dan putusan, bahan hukum sekunder beruparnbuku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secararnkualitatif menggunakan metode deduktif dengan penafsiran ekstensif terhadaprnketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengadaan LaptoprnChromebook oleh Kemendikbudristek memiliki karakteristik yang berpotensirnmemenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Potensirntersebut tercermin dari adanya pengondisian spesifikasi teknis yang mengarah padarnpenggunaan Chrome OS, keterlibatan pihak tertentu dalam penyusunan kajianrnteknis, dugaan pembocoran spesifikasi kepada penyedia tertentu sebelum prosesrnpengadaan, pembatasan kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk berpartisipasi,rnserta tidak optimalnya penerapan prinsip persaingan dalam mekanisme epurchasing.rnKarakteristik tersebut menunjukkan adanya indikasi persekongkolanrnvertikal antara penyelenggara pengadaan dengan pihak tertentu yang berpotensirnmengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, meskipun dilakukanrnmelalui mekanisme e-purchasing, pengadaan barang dan jasa pemerintah tetaprnharus menjunjung tinggi prinsip persaingan sehat, keterbukaan, dan perlakuan yangrnsetara bagi seluruh pelaku usaha guna mencegah terjadinya praktik persekongkolan.


Deskripsi Lain

Government procurement of goods and services is fundamentally conductedrnbased on the principles of fair competition, transparency, openness, andrnaccountability. However, in practice, allegations of irregularities that couldrnpotentially lead to unfair business competition remain, one example being thernprocurement of Chromebook laptops by the Ministry of Education, Culture,rnResearch, and Technology. This procurement was conducted through an epurchasingrnmechanism, but there were allegations of technical specifications beingrnconditioned, specifications being leaked to certain suppliers, and limitations onrnopportunities for other business actors to compete. This study aims to analyzernwhether the procurement practice of Chromebook laptops has the potential to leadrnto unfair business competition under Article 22 of Law Number 5 of 1999 and tornanalyze the characteristics of collusion within the procurement.rnThe type of research used is normative legal research using a statuternapproach and a case approach. The legal materials used include primary legalrnmaterials in the form of laws and decisions, secondary legal materials in the formrnof books and scientific journals, and tertiary legal materials. The analysis wasrnconducted qualitatively using deductive methods with an extensive interpretation ofrnthe provisions of Article 22 of Law Number 5 of 1999.rnThe results of the study indicate that the procurement practices ofrnChromebook laptops by the Ministry of Education, Culture, Research, andrnTechnology have characteristics that potentially meet the elements of Article 22 ofrnLaw Number 5 of 1999. This potential is reflected in the conditioning of technicalrnspecifications that lead to the use of Chrome OS, the involvement of certain partiesrnin the preparation of technical studies, allegations of leaking specifications torncertain suppliers prior to the procurement process, restrictions on opportunities forrnother business actors to participate, and the suboptimal application of competitionrnprinciples in the e-purchasing mechanism. These characteristics indicaternindications of vertical collusion between procurement organizers and certainrnparties, which has the potential to result in unfair business competition. Therefore,rneven though it is conducted through an e-purchasing mechanism, governmentrnprocurement of goods and services must still uphold the principles of fairrncompetition, transparency, and equal treatment for all business actors to preventrncollusive practices.