Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya wisata religi sebagai salah satu bentuk kegiatan pariwisata yang tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan merupakan salah satu destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Dalam penyelenggaraannya, pengelolaan wisata religi perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus Pesarean Syaikhona Kholil Bangkalan, tokoh agama, petugas parkir, dan resepsionis HBM Guest House Syariah, serta didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan telah berjalan dengan cukup baik melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana, pelayanan kepada pengunjung, serta pengelolaan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan wisata. Berdasarkan perspektif Fatwa DSNrnMUI No.108/DSN-MUI/X/2016, pengelolaan destinasi wisata pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan destinasi wisata syariah. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa, yaitu belum tersedianya pemandu wisata syariah sebagaimana diatur dalam Bagian Kesepuluh Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, serta fasilitas akomodasi HBM Guest House Syariah yang dikelola oleh masyarakat sekitar belum sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai hotel syariah sebagaimana diatur dalam Bagian Kedelapan Fatwa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan agar penyelenggaraan Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan semakin sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata syariah.


Deskripsi Lain

This research is motivated by the growth of religious tourism a form of tourism activity that holds not only spiritual value but also generates social and economic impacts for the community. The Syaikhona Kholil Bangkalan Religious Tourism site is a destination frequently visited by pilgrims from various regions. Its management must adhere to Sharia principles stipulated in the Fatwa of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 108/DSN-MUI/X/2016 regarding Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. This study aims to examine the management implementation of the Syaikhona Kholil Bangkalan Religious Tourism site and analyze its compliance with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the administrators of the Syaikhona Kholil Bangkalan *Pesarean* (mausoleum complex), religious figures, parking attendants, and the receptionist at the HBM Guest House Syariah, supported by observations and documentation. Secondary data were gathered from books, scientific journals, academic theses, legislation, and Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. All data were analyzed using a descriptive-qualitative method involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that the management of the Syaikhona Kholil Bangkalan Religious Tourism site has been implemented effectively, evidenced by the provision of facilities and infrastructure, visitor services, and the management of cleanliness, security, and comfort within the tourism area. From the perspective of Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, the management of the tourism destination is generally in accordance with the regulations for organizing Shariarncompliant tourism destinations. However, there remain certain aspects that do not fully align with the provisions of the fatwa; specifically, the absence of Shariarncompliant tour guides—as stipulated in Section Ten of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016—and the fact that the HBM Guest House Syariah (managed by the local community) does not yet fully meet the requirements for Sharia hotels outlined in Section Eight of the same fatwa. Therefore, improvements in management quality are necessary to ensure that the Syaikhona Kholil Bangkalan Religious Tourism operations align more closely with Sharia tourism principles.