Pembiayaan murābaḥah bi al-wakālah akhir ini sering dijadikan alternatif dalam pembiayaan karena prosesnya yang cepat dan mudah. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi landasan dalam pembiayaan tersebut. Namun, sering kali terdapat potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan proses transaksinya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad murābaḥah bi al-wakālah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan serta penyesuaian dengan fatwa DSN-MUI untuk menemukan jawaban atas keraguan dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis dengan pendekatan penelitian yaitu normatif-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari wawancara secara langsung kepada narasumber yang berkaitan. Sumber data sekunder berupa jurnal dan buku yang berkaitan, terutama pada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dan dokumentasi, dianalisis menggunakan display data (penyajian data) untuk mendapatkan penarikan kesimpulan dari pembahasan terkait pembiayaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan yang menggunakan akad murābaḥah bi al-wakālah yang ada di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah baik yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan transaksi berlandaskan prinsip syariah. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan fatwa tersebut, pelaksanaan akad harus menggunakan akad wakalah terlebih dahulu, akad murabahah dapat dilaksanakan apabila barang secara prinsip sudah menjadi milik bank. Pelaksanaan pembiayaan murābaḥah bi al-wakālah pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menimbulkan adanya ketidakpastian (gharar) disebabkan karena akad murabahah dilakukan bersamaan dengan akad wakalah, yaitu dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan terkait ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad tersebut, agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.


Deskripsi Lain

Murābaḥah bi al-wakālah financing is often used an alternative for financing because the process is fast and easy. DSN-MUI Fatwa No.04/DSN MUI/IV/2000 is the basis for this financing. However, there is often the potential for discrepancies in implementation, this raises questions regarding the validity of the transaction process. Based on this, the aim of this research is to analyze the implementation of financing using the murābaḥah bi al-wakālah contract at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan well adjustments to the DSN-MUI fatwa to find answers to doubts in its implementation. In this research, researchers used qualitative methods with the type of research, namely field research. The nature of the research used is descriptive analytical with a research approach that is normative-empirical. There are two data sources used in this research, namely primary data sources and secondary data sources. Primary data sources were obtained from direct interviews with related sources. Secondary data sources are related journals and books, especially DSN-MUI fatwa no. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah. The data collection techniques used by researchers were interviews and documentation, analyzed using data displays (data presentation) to draw conclusions from discussions related to financing. Research findings indicate that the implementation mechanism for murābaḥah bi al-wakālah financing at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan is generally sound, effectively encouraging the public to engage in transactions based on Sharia principles. However, there is a discrepancy with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. According to the fatwa, the wakalah contract must be executed first; the murabahah contract may only be carried out once the goods have, in principle, become the property of the bank. The implementation of murābaḥah bi al-wakālah financing at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan gives rise to uncertainty (gharar) because the murabahah contract is executed concurrently with the wakalah contract specifically, before the goods have, in principle, become the bank's property. Therefore, oversight regarding this contractual discrepancy is necessary to prevent potential losses for the parties involved.

• Efektifitas pembiayaan Mudharabah sebagai alternatif kredit investasi konvensional untuk usaha kecil menengah
• ANALISA PENENTUAN MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SARANA PAMEKASA MEMBANGUN (BPRS SPM) DI PAMEKASAN
• ANALISIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DALAM RANGKA PENYALURAN DANA PADA BRI SYARIAH KCP BANGKALAN
• TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DALAM MASA ANGSURAN PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN
• ANALISIS EFEKTIVITAS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI BANGKALAN